Ketika berbicara dalam konferensi pers sebagai bagian dari aliansi delapan partai dengan 313 dari 500 kursi majelis rendah, Pita Limjaroenrat, pemimpin partai Move Forward, mengatakan sudah membentuk tim untuk mengumpulkan dukungan untuk memastikan aliansi tersebut dapat mengamankan cukup kursi untuk memerintah.
"Ada komite dan tim negosiasi untuk mencari tahu apa yang saya butuhkan ke depan, kursi yang saya butuhkan, sehingga ada kestabilan dan tidak kehilangan keseimbangan dalam memerintah," katanya.
Ia menambahkan: "Koalisi saya mulai terbentuk. Dan kami memiliki peta jalan yang sangat jelas mulai hari ini hingga hari saya menjadi PM."
Pita dan sekutunya mengatakan mereka diberi mandat oleh pemilih untuk mengakhiri pemerintahan konservatif dan didukung tentara yang telah berjalan hampir satu dekade di negara dengan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara itu.
Aliansi itu semalam menambahkan dua anggota baru dan tiga kursi namun masih kurang untuk mencapai 376 suara yang dibutuhkan dari total 750 anggota legislatif bikameral untuk memilih perdana menteri dan selanjutnya membentuk pemerintahan.
Baca juga: Menang pemilu, dua partai oposisi Thailand sepakat bentuk koalisi
Tantangan yang dihadapi aliansi itu adalah memenangkan suara dari 250 anggota majelis tinggi Senat yang ditunjuk oleh junta setelah kudeta 2014 dan memiliki catatan berpihak pada partai-partai yang didukung militer.
Partai-partai tersebut dikalahkan pada pemilu pada Minggu oleh Move Forward dan partai populis Pheu Thai. Meski demikian, kemungkinan blok pro-militer untuk membentuk pemerintahan minoritas - dengan asumsi mereka mendapat dukungan dari Senat - tidak dapat dikesampingkan.
Aliansi Pita mendapatkan pukulan pada Rabu saat partai Bhumjaithai yang berada pada urutan ketiga dengan perkiraan 70 kursi mengindikasikan tidak akan mendukung perdana menteri mana pun yang mendukung amandemen atau penghapusan hukum penghinaan monarki.
Move Forward telah mengampanyekan pengubahan hukum lese majeste, di mana sedikitnya 200 orang sudah dijatuhkan hukuman dengan aturan tersebut dalam beberapa tahun terakhir.
Aturan tersebut menetapkan ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun untuk setiap pelanggaran dan beberapa dijatuhi hukuman beberapa puluh tahun.
Baca juga: Jutaan pemilih mulai datangi tps dalam pemilu Thailand
Ketika ditanya mengenai hal itu, Pita mengatakan: "Itu adalah urusan mereka. Kedelapan partai memiliki posisi dan kejelasan."
Ia juga mengaku tidak khawatir tentang kasus tertunda yang diajukan ke komisi pemilihan yang ditujukan untuk mendiskualifikasi dia atas dugaan kepemilikan saham di sebuah perusahaan media.
"Saya tidak khawatir... Saya mengerti ada banyak dimensi dalam politik," katanya. "Sebagai seorang tokoh masyarakat saya bisa menerima penyelidikan."
Sumber: Reuters
Baca juga: Partai-partai oposisi Thailand bertemu, bahas koalisi
Penerjemah: Raka Adji
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2023
