"Ini (wisman nakal) salah satu isu yang dibahas juga dalam (seminar) Bali Masa Depan, 100 tahun yang akan datang," ujar Koster kepada wartawan di Badung, Bali, Kamis malam.
Jadi, tutur Koster melanjutkan, Bali akan menerapkan satu kebijakan, yakni menerapkan sistem kuota sehingga tidak ada lagi mass tourism atau pariwisata massal.
"Sistem kuota dalam 100 tahun ke depan ini," tuturnya.
Koster menjelaskan bahwa penerapan kuota tersebut juga bertujuan untuk mencegah datangnya wisatawan mancanegara yang bermasalah, seperti wisman yang berujung mencari pekerjaan di Bali atau membuka bisnis dengan visa turis karena kehabisan uang ketika berlibur ke Bali.
"Kalau kita biarkan terus, lama-lama ini yang datang ini wisatawan murahan. Paling makan nasi bungkus, naik sepeda motor, sudah begitu melanggar lagi. Terakhir bobol ATM," kata Koster.
Oleh karena itu, bagi Koster, permasalahan mengenai wisman nakal harus segera tuntas secara komprehensif untuk mengatasi keresahan yang dirasakan oleh masyarakat Bali akibat perbuatan para wisman.
Terkait dengan jumlah kuota, pihak Pemerintah Provinsi Bali akan merundingkan dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan seluruh pemangku kepentingan terkait.
"Yang akan datang tahun depan, rebutan dari sekarang daftar. Kita ingin menerapkan sistem itu, tetapi berapa jumlahnya nanti kita akan lihat kapasitas, kemudian daya kekuatan, daya dukung kita di Bali," ucap Koster.
Terkait dengan seminar, Koster mengatakan bahwa acara ini akan dihadiri oleh Menteri Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala BPIP Yudian Wahyudi, Wakil Kepala BPIP Karjono, Wamendagri John Wempi Wetipo, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko, hingga Dirjen Kementerian Keuangan.
Ia menyebutkan total undangan yang akan hadir sekitar 240 orang untuk membahas Bali ke depannya.
Baca juga: Mangku Pastika sebut polisi perlu SOP hadapi wisman "nakal" di Bali
Baca juga: Sandi: Wisman pelanggar hukum dideportasi hingga dilarang masuk
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2023
