Jakarta (ANTARA News) - Wacana mempercepat Pemilu yang dikembangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dikecam Partai Demokrat, dan menganggap PDIP "kebelet" ingin menjatuhkan pemerintahan SBY-Kalla. "Kalau PDIP kalah dalam Pilpres lalu, ya harus terima dengan lapang dada, tidak perlu berkoar-koar, mencari kesalahan dan ingin menjatuhkan pemerintahan sekarang. Siapkan diri lagi dalam pertarungan pada Pemilu 2009. Kalau kalah itu bisa jadi kemenangan yang tertunda," kata Ketua DPP Partai Demokrat, Max Sopacua, di Jakarta, Senin. Ia mengemukakan hal itu menanggapi pernyataan tokoh senior PDIP, Sabam Sirait, soal wacana pemilu dipercepat. Sabam, yang juga anggota Komisi I DPR, mengatakan bahwa bila keadaan benar-benar memaksa, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, Presiden mengundurkan diri. Kedua, pemilihan Presiden dipercepat walau berdasarkan UU, Pemilu masih tiga tahun lagi. Penasihat Fraksi PDI-P DPR itu menegaskan, tidak ada larangan untuk mempercepat Pemilu dan Pilpres, bila keadaan betul-betul memaksa sebagai akibat dari keadaan ekonomi rakyat yang makin memburuk. Max Sopacua, yang juga Wakil Ketua Komisi IX DPR, membantah kalau pihaknya "kebakaran jenggot" dengan wacana itu. Percepatan Pemilu yang dikembangkan, menurut dia, adalah sesuatu yang janggal, apalagi untuk menggelar Pemilu dipercepat harus melalui mekanisme konstitusi, misalnya Presiden dianggap melanggar konstitusi, melakukan tindak pidana korupsi, tindak kriminal dan lainnya. "Bagaimana mungkin mempercepat Pemilu, kalau tidak ada dasar konstitusinya?," katanya. Dia menyayangkan elit politik yang memaksakan opini untuk percepatan Pemilu. Mestinya, menurut dia, elit politik memberi pendidikan politik yang baik kepada rakyat. "Rakyat semakin kacau kalau memberikan pendidikan asal bunyi saja. Sebagai partai oposisi, PDI Perjuangan harus memberi kritik sekaligus solusi. Bagaimana bangsa ini mau baik, kalau setiap pemerintahan selalu digugurkan di tengah jalan. Berikanlah kesempatan kepada pemerintahan SBY-Kalla, agar melakukan tugasnya demi kepentingan rakyat," demikian Sopacua.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006