"Netanyahu harus memutuskan, ya atau tidak."Jerusalem (ANTARA News/AFP) - Presiden Palestina, Mahmud Abbas, mengancam akan membubarkan Pemerintah Palestina yang dipimpinnya, jika tidak ada usaha Israel bagi dimulainya kembali perundingan perdamaian setelah pemilu Israel pada 22 Januari 2013.
Abbas, dalam satu wawancara dengan surat kabar Israel, Haaretz, mengatakan bahwa jika situasi seperti itu muncul, maka dirinyaakan menyerahkan tanggung jawab penuh Tepi Barat yang diduduki itu kepada pemerintah Israel.
"Jika tidak ada kemajuan setelah pemilu itu, saya akan menelepon Netanyahu. Saya akan mengemukakan kepadanya. Duduki kursi di sini untuk menggantikan saya, pegang kunci-kunci, dan Anda akan bertanggung jawab atas Pemerintah Palestina," katanya.
Ia menimpali, "Apabila pemerintah baru di Israel terbentuk, Netanyahu harus memutuskan, ya atau tidak," kata Abbas dalam wawancara yang disiarkan laman surat kabar itu, Kamis malam (27/12).
Jal itu bukanlah pertama kali Abbas mengutarakan ancaman sejenis, tetapi Pemerintah Palestina melihat ada satu situasi yang suram dalam beberapa bulan belakangan ini akibat krisis keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Serangkaian perundingan antara kedua pihak terhenti sejak Desember 2010, dengan Palestina bersikeras bagi pembekuan pembangunan permukiman sebelum perundingan dapat dimulai kembali. Adapun Israel menegaskan tidak ada prasyarat bagi perundingan itu.
Setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meningkatkan status Pemerintah Palestina di badan dunia itu pada bulan lalu, Israel mengumumkan satu rencana baru bagi pembangunan rumah-rumah di Jerusalem Timur yang dicaploknya.
Dalam wawancaranya, Abbas mengatakan, sejak itu Israel juga telah mengurangi koordinasi keamanan dengan pasukan Palestina di Tepi Barat.
Ia mengatakan, ingin memulai kembali perundingan dengan Netanyahu setelah pemilu mendatang, tetapi akan meminta agar Israel membekukan pembangunan permukiman yang sedang dilakukan.
Selain itu, menurut Abbas, Israel harus mentrasfer hasil pendapatan pajak bagi Palestina yang selama ini ditahan, dan membebaskan sekitar 120 tahanan Palestina yang telah lama mendekam di sejumlah penjara Israel.
"Ini bukan prasyarat-prasyarat, ini adalah komitmen-komitmen yang telah diucapkannya di masa lalu," katanya kepada Haaretz.
Pemerintah Palestina dibentuk pada 1994 dengan pulangnya pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Yasser Arafat, ke Gaza setelah 27 tahun tinggal di pengasingan.
Berdasarkan perjanjian-perjanjian di Oslo mengenai otonomi Palestina, pemerintah negeri itu akan memerintah selama priode transisi yang berakhir Mei 1999.
Dengan dipimpin Arafat, yang wafat tahun 2004, Abbas mengambil tempatnya dan ada pemerintah, selain dilaksanakan badan eksekutif dan legislatif dan bertanggung jawab atas keamanan di Tepi Barat.
Netanyahu menyerukan pemilu Israel dipercepat pada 22 Januari 2013, dengan koalisi sayap kanan di pihaknya diperkirakan akan menang.
(Uu.H-RN/M016)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2012
