Nusa Dua (ANTARA News) - Kelompok Negara Berkembang Delapan (D-8) resmi mengadopsi Deklarasi Bali sebagai dokumen akhir yang memuat keprihatinan bersama terhadap masalah-masalah global serta komitmen bersama memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan serta inisiatif baru dalam bidang energi, industri, keuangan dan teknologi. Hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke lima D-8 di Nusa Dua, Bali, itu disampaikan Sabtu, oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam jumpa pers usai acara penutupan KTT. Para pemimpin D-8 yang hadir dalam KTT masing-masing Presiden Yudhoyono, Menteri Kerjasama Internasional Mesir Fayza Aboulnaga, Perdana Menteri Pakistan Shaukat Aziz, Perdana Menteri Malaysia Dato Seri Abdullah Bin Haji Ahmad Badawi, Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad, Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Nigeria Olesegun Obasanjo, dan Menteri Luar Negeri Bangladesh Morshed Khan. Menurut Yudhoyono, masalah-masalah global yang tercantum dalam Deklarasi Bali yang terdiri atas 36 butir itu khususnya adalah masalah-masalah di bidang ekonomi dan pembangunan. Termasuk pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) untuk mengentaskan kemiskinan dunia, proses perundingan perdagangan dalam forum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), hutang negara-negara berkembang, krisis energi, kesenjangan digital, serta ancaman penyebaran penyakit menular seperti flu burung, HIV/AIDS dan TBC. "Para negara anggota D-8 bersama dengan komunitas internasional dapat bekerja bersama mengatasi isu-isu tersebut," katanya. Pada kesempatan itu, Presiden juga mengumumkan penandatanganan dua persetujuan penting yaitu perjanjian kerjasama bidang perdagangan atau PTA dan persetujuan bantuan kepabeanan untuk memfasilitasi peningkatan kerjasama perdagangan antarsesama negara anggota D-8. Selama KTT, kata Presiden, juga digelar sejumlah "side events" seperti forum bisnis dan pameran perdagangan yang dihadiri oleh sekitar 300 pelaku bisnis. "Dua kegiatan itu memberi kesempatan para pelaku bisnis dari negara anggota D-8 kesempatan untuk saling tukar pengalaman dalam hal perdagangan, investasi dan isu ekonomi lainnya serta upaya untuk mendorong terjadinya transaksi bisnis," katanya. Deklarasi Bali juga memuat sejumlah kegiatan yang telah direncanakan oleh D-8 untuk dua tahun ke depan antara lain pertemuan ketiga kelompok kerja di bidang energi yang akan diselenggarakan di Indonesia, pertemuan kelompok kerja bidang industri di Malaysia, pertemuan para ahli di bidang lingkungan termasuk tentang ekowisata di Iran, lokakarya mengenai pembangunan infrastruktur keuangan di Mesir, dan pertemuan sejumlah institusi riset D-8 di Mesir dan Nigeria. Presiden juga mengungkapkan adanya pertemuan informal para kepala negara/pemerintah D-8 untuk membahas langkah-langkah yang diperlukan bagi upaya meningkatkan perdagangan dan investasi negara-negara anggota D-8, termasuk mendorong partisipasi aktif sektor swasta. D-8 dibentuk di Istanbul Turki pada 15 Juni 1997 oleh Indonesia, Turki, Mesir, Iran, Malaysia, Nigeria, Bangladesh dan Pakistan.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006