"Kami tadi rapat internal untuk mengatur jadwal rapat kerja dengan mitra termasuk BUMD. Nah, hal seperti ini, pertanyaan seperti ini, InsyaAllah akan kita masukkan ketika kita masuk ke jadwal dengan Pasar Jaya," kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail di Jakarta, Senin.
Ismail menyampaikan bahwa pembahasan mengenai bansos COVID-19 dengan Direktur Utama (Dirut) Perumda Pasar Jaya Tri Prasetyo tersebut bakal menjadi salah satu materi yang dibahas dalam rapat kerja bersama mitra BUMD yang rencananya diadakan pada Februari 2023.
"Waktunya kemungkinan di Februari. Karena Januari sudah penuh. Pertengahan ke atas (Februari). Kalau dari Komisi B-nya di tahap awal paling dengan dirut ya," tutur dia.
Selain Perumda Pasar Jaya, pihaknya juga akan memanggil perusahaan BUMD penyalur bansos COVID-19 lainnya, yaitu Food Station Tjipinang Jaya.
Baca juga: DPRD: Belum ada rencana panggil Dinsos terkait dugaan korupsi bansos
Baca juga: Dinsos DKI telusuri beras rusak diduga bansos tak tersalurkan
Setelah mendapatkan keterangan dari kedua perusahaan ini, barulah Komisi B memutuskan apakah perlu mendalami kasus ini dengan memanggil Dinas Sosial DKI Jakarta selaku pipihak yang pendistribusian bansos COVID-19.
"Kalau dengan Pasar Jaya dan Food Station, nggak perlu (koordinasi) sih. Cukup. Kecuali kalau memang nanti kita membutuhkan penjelasan atau konfirmasi kepada Dinsos-nya, boleh jadi kita koordinasi dengan Komisi E," katanya.
Informasi dugaan korupsi bansos itu disampaikan oleh warganet dalam akun Twitter @kurawa. Dalam cuitannya, @kurawa menyampaikan temuan dugaan korupsi program bansos senilai Rp2,85 triliun pada tahun 2020.
Akun Twitter yang bernama Rudi Valinka itu menjelaskan bahwa semua berawal dari info whistleblower yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020. Beras bansos tersebut disinyalir masih tersimpan di sebuah gudang sewaan daerah Pulogadung.
"Dinas Sosial DKI Jakarta menunjuk tiga rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp3,65 triliun melalui Perumda Pasar Jaya, PT Food Station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi," tulis Rudi dalam unggahan tersebut.
Setelah mendapatkan keterangan dari kedua perusahaan ini, barulah Komisi B memutuskan apakah perlu mendalami kasus ini dengan memanggil Dinas Sosial DKI Jakarta selaku pipihak yang pendistribusian bansos COVID-19.
"Kalau dengan Pasar Jaya dan Food Station, nggak perlu (koordinasi) sih. Cukup. Kecuali kalau memang nanti kita membutuhkan penjelasan atau konfirmasi kepada Dinsos-nya, boleh jadi kita koordinasi dengan Komisi E," katanya.
Informasi dugaan korupsi bansos itu disampaikan oleh warganet dalam akun Twitter @kurawa. Dalam cuitannya, @kurawa menyampaikan temuan dugaan korupsi program bansos senilai Rp2,85 triliun pada tahun 2020.
Akun Twitter yang bernama Rudi Valinka itu menjelaskan bahwa semua berawal dari info whistleblower yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020. Beras bansos tersebut disinyalir masih tersimpan di sebuah gudang sewaan daerah Pulogadung.
"Dinas Sosial DKI Jakarta menunjuk tiga rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp3,65 triliun melalui Perumda Pasar Jaya, PT Food Station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi," tulis Rudi dalam unggahan tersebut.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2023
