Jakarta (ANTARA) - B20 Task Force berharap bank pembangunan, lembaga keuangan pembangunan, dan mekanisme lain seperti kemitraan pemerintah-swasta dapat memanfaatkan potensi sesungguhnya dari skema keuangan campuran (blended finance) demi pembangunan yang berkelanjutan

"Dengan demikian pengaturan struktur instrumen keuangan campuran ini juga perlu dipertimbangkan dengan cermat," ujar Chair B20 Finance & Infrastructure Task Force dan CEO di Indonesia Investment Authority (INA) Ridha Wirakusumah dalam acara Blended Finance Seminar and Knowledge Exchange yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

Menurutnya baik investasi publik maupun swasta, keduanya memainkan peran kunci dalam pembiayaan infrastruktur. Keuangan campuran menggabungkan pembiayaan publik konsesional dengan pembiayaan swasta non konsesional dan keahlian dari sektor publik dan swasta, entitas bertujuan khusus, pembiayaan proyek non recourse, instrumen mitigasi risiko, dan struktur pendanaan gabungan.

"Ini termasuk kemitraan pemerintah dan swasta yang memperkecil risiko spesifik investasi dan memberi insentif terhadap adanya tambahan pembiayaan sektor swasta di seluruh sektor pembangunan utama yang dipandu oleh kebijakan dan prioritas pemerintah daerah, nasional, dan lokal untuk pembangunan yang berkelanjutan," ungkapnya.

Skema keuangan campuran memerlukan penggunaan strategis modal katalistik dari sumber publik atau filantropis untuk meningkatkan investasi sektor swasta agar dapat memberi dampak pada pembangunan global. Namun, saat ini skema itu belum maju dan perlu ditingkatkan secara signifikan, terutama di negara-negara berkembang.

B20 Indonesia 2022 Finance and Infrastructure Task Force telah menetapkan keuangan campuran sebagai area fokus utama dalam rekomendasi kebijakannya kepada G20, khususnya di bawah rekomendasi meningkatkan akses ke sumber pembiayaan yang terjangkau dan sesuai untuk infrastruktur.

Dalam kesempatan yang sama, Chief Executive Officer Convergence Joan Larrea mengatakan keuangan campuran dapat berguna untuk meningkatkan investasi infrastruktur di negara-negara berkembang. Penerapan strategis keuangan campuran dapat meredakan kekhawatiran investor dan memperlancar transisi menuju proyek-proyek yang terjangkau oleh bank.

"Untuk menarik pembiayaan komersial dalam jumlah besar secara konsisten ke sektor infrastruktur, pemerintah dan mitra pembangunan perlu menggunakan serangkaian pendekatan campuran dan menjadikan mobilisasi modal swasta sebagai bagian inti dari strategi mereka," ucap Joan.

B20 Finance & Infrastructure Task Force Knowledge Partner Team Leader dan Infrastructure Leader PwC Indonesia Julian Smith menambahkan, jumlah investasi yang dibutuhkan untuk menutup kesenjangan infrastruktur sangat besar. Peningkatan yang signifikan dari investasi sektor swasta memainkan peran penting dalam membantu menutup kesenjangan, terutama bagi negara-negara berkembang.

Saat ini terdapat banyak rintangan yang menghambat investasi sektor swasta ke negara berkembang, dengan imbal hasil yang seringkali tidak sepadan dimana tingkat risiko yang tinggi menjadi hambatan yang signifikan

"Keuangan campuran bertujuan untuk menciptakan profil risiko-tingkat pengembalian yang dapat diterima, yang pada gilirannya akan memobilisasi investasi sektor swasta ke proyek-proyek pembangunan yang kurang layak secara komersial ini," jelas Julian.

Baca juga: B20 Task Force: Keuangan campuran tutup celah pendanaan infrastruktur

Baca juga: B20 sarankan pengadopsian teknologi inovatif lawan pencucian uang

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2022