Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah kalangan mengharapkan instruksi presiden (Inpres) percepatan pembangunan rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR) segera digulirkan untuk mengatasi berbagai kendala. Pengamat properti Panangian Simanungkalit, Wakil Ketua Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Adri Istambul, dan Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan Seluruh Indonesia (Apersi) Fuad Zakaria meminta segera dikeluarkannya Inpres tersebut dalam acara talk show, Minggu ini. Acara yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pameran rumah murah yang diselenggarakan tanggal 1-9 April 2006 dihadiri sejumlah masyarakat ibukota setelah sebelumnya dibuka Meneg Perumahan Rakyat (Pera). Menurut Panangian, sosialisasi mengenai rencana diterbitkannya Inpres harus dimulai sejak saat ini terutama pihak-pihak yang terlibat langsung seperi kepala pemerintahan daerah (gubernur, bupati, dan walikota). Dengan demikian saat Inpres diterbikan nantinya semuanya sudah berjalan, kata Panangian, seraya menambahkan saat ini masih ada anggapan pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR) sebagai proyek. "Ini dampak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sehingga mereka yang terpilih menganggap dirinya telah mengeluarkan dana yang tidak sedikit karenanya untuk mengembalikan segala sesuatunya diproyekan tidak peduli jika hal itu sebenarnya untuk kepentingan masyarakat banyak," kata Panangian. Panangian mengatakan Inpres itu nantinya dapat digunakan sebagai alat agar semua instansi mendukung program pembangunan rumah bagi MBR, seperti Meneg BUMN dapat mendorong bank yang belum memiliki orientasi menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah Sedehana Sehat (KPRSH). Kemudian Inpres juga dapat menggalang kerjasama antara Meneg BUMN dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mendorong PLN dalam pengadaan listrik 450 watt yang dibutuhkan pembangunan RSh. Kemudian untuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga dapat menyiapkan suatu kebijakan agar segala biaya untuk membangun RSh dipatok dalam jumlah tertentu, bahkan kalau bisa justru dibebaskan. Sementara menurut Adri Istambul, di tengah iklim yang belum mendukung akibat bunga kredit tinggi dan mahalnya bahan bangunan, maka perlu kebijakan pemerintah agar produksi rumah sesuai target. Keberadaan Inpres nanti, diharapkan menjadi jalan keluar di tengah-tengah iklim yang belum mendukung dengan memberikan kepastian pada hal-hal yang menjadi kendala diantaranya soal izin dan pengadaan listrik. Sedangkan Fuad mengatakan Inpres itu sebaiknya ditujukan terutama kepada pemerintah daerah karena soal lahan, izin, sampai tata ruang berpulang kepada kebijakan pemerintah daerah sementara banyak kepala daerah yang belum menerapkan aturan yang seragam mengenai kebijakan RSh. (*)

Copyright © ANTARA 2006