Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006
Urus Perkawinan Anak, Neloe Minta Penundaan Pemeriksaan
- Selasa, 21 Maret 2006 20:29 WIB
Jakarta (ANTARA News) - Mantan Direktur Utama Bank Mandiri ECW Neloe yang sedianya diperiksa penyidik Kejaksaan Agung dalam dugaan kredit macet Bank Mandiri kepada PT Great River International (PT GRI) urung diperiksa sebagai saksi dan meminta penundaan pemeriksaan.
"Melalui kuasa hukumnya, Neloe meminta penundaan karena sedang mengurus perkawinan anaknya," kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Masyhudi Ridwan di Jakarta, Selasa.
Menurut Masyhudi, sedianya Neloe dijadwalkan untuk diperiksa penyidik di Gedung Bundar terkait pembelian obligasi dan pemberian fasilitas kredit pada PT Great River Internasional (PT GRI) seperti halnya dua mantan direksi Bank Mandiri yaitu mantan Wakil Direktur Bank Mandiri I Wayan Pugeg dan mantan Direktur Corporate Banking M. Sholeh Tasripan.
Namun, lanjutnya, hari ini hanya Tasripan dan Pugeg yang memenuhi panggilan penyidik.
"Keduanya diperiksa sebagai saksi dalam kasus pembelian obligasi PT GRI sebesar Rp50 miliar yang terjadi sebelum adanya persetujuan kredit line dari direksi Bank Mandiri," kata Kapuspenkum.
Selain itu, keduanya juga diperiksa terkait pemberian fasilitas kredit pada PT GRI sebesar lebih dari 212 juta dolar AS saat nilai tukar Rp9400 per dolarnya.
Neloe, Pugeg dan Tasripan sebelumnya menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi dalam pemberian kredit Bank Mandiri pada PT Cipta Graha Mandiri sebesar 18,5 juta dolar AS. Pada Februari lalu, ketiganya dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari segala dakwaan.
Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa sekitar 55 saksi namun masih belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan kredit macet PT GRI.
Kasus tersebut berawal pada sekitar bulan Juli hingga September 2004 PT Bank Mandiri telah membeli obligasi PT GRI sebesar Rp50 miliar dan memberi fasilitas Kredit Investasi; Kredit Modal Kerja; dan Non Cash Loan kepada perusahaan tersebut senilai lebih dari Rp265 milyar yang diduga mengandung unsur melawan hukum karena obligasi tersebut default dan kreditnya macet.(*)
