Jumlah keseluruhan pagu Rp502,4 triliun itu mencakup subsidi energi di APBN 2022 sebesar Rp208,9 triliun, kompensasi energi 2022 sebesar Rp234,6 triliun, dan kurang bayar kompensasi engerti 2021 sebesar Rp108,4 triliun.Jakarta (ANTARA) - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam membatasi penggunaan BBM bersubsidi agar belanja subsidi energi menjadi lebih efisien.
Executive Director INDEF itu mengatakan masyarakat harus menyadari bahwa pembatasan dilakukan agar BBM bersubsidi dapat tersalurkan dengan tepat. Dengan demikian, pelaksanaan anggaran subsidi menjadi lebih tepat sasaran.
"Mau tidak mau (aplikasi) MyPertamina itu dipatuhi oleh semua pihak, semua masyarakat," ujar Tauhid saat dihubungi oleh Antara di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, masih ada kesadaran dari masyarakat yang perlu didorong oleh pemerintah untuk memudahkan penggunaan aplikasi MyPertamina, terutama di daerah dengan infrastruktur digital yang kurang.
Padahal, lanjutnya, melalui penyediaan data dan informasi yang didapat melalui aplikasi itu, pemerintah dapat memilah kelompok yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah harus bisa menyampaikan kepada masyarakat mengenai gejolak harga minyak dunia saat ini yang sedang naik. Ditambah terjadinya depresiasi rupiah yang menyebabkan pembelian ke negara-negara produsen minyak menjadi semakin mahal.
Baca juga: Harga minyak turun di Asia, COVID baru di China pangkas permintaan
Melalui sinergi kesadaran masyarakat dan program pemerintah yang terstruktur dalam pembatasan konsumsi BBM bersubsidi, maka lonjakan inflasi dari potensi kenaikan biaya transportasi dapat ditekan.
Meski demikian, ia mengakui masih adanya windfall yang membantu APBN dalam menambal kenaikan belanja subsidi energi, mengingat penerimaan masih tinggi dari ekspor, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga pajak migas yang bisa dimanfaatkan secara maksimal.
"Karena kita ada windfall, kecuali tidak ada windfall," kata Tauhid.
Saat ini, lanjutnya, penambahan subsidi BBM masih bisa dimaksimalkan oleh pemerintah sebelum defisit anggaran mencapai 4,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun apabila sudah melampaui batas defisit, kemungkinan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi di pasaran sangat besar.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita menyampaikan realisasi subsidi dan kompensasi energi telah mencapai Rp75,41 triliun hingga Mei 2022.
Baca juga: Menkeu: Pemerintah salurkan subsidi Rp75,3 triliun hingga akhir Mei
Pewarta: Satyagraha/Muhammad Heriyanto
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2022
