Hal itu dikatakan oleh Sekretaris DPD PD DKI Jakarta, Irfan Gani di Jakarta, Senin menanggapi pernyataan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Adjeng Ratna Suminar yang mengatakan bahwa Dewan Pembina telah menggelar rapat guna membahas calon pengganti Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
"Kami selaku kader Partai Demokrat merasa prihatin, seharusnya kita dalam kondisi seperti ini jadi satu, ini justru malah diperkeruh suasana dengan pernyataan-pernyataan yang tidak benar sama sekali," kata Irfan.
Ia menyebutkan, pernyataan anggota dewan pembina itu justru bertolakbelakang dengan perintah Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono.
"Ketua Dewan Pembina PD, selalu meminta agar seluruh kader Partai Demokrat melakukan kerja-kerja politik yang cerdas serta memperkuat konsolidasi di internal partai. Terlebih, derasnya gempuran politik ke Partai Demokrat akhir-akhir ini," kata Irfan.
Partai Demokrat, kata dia, juga sepakat menjadikan hukum sebagai panglima dan menghormati setiap proses hukum yang berjalan.
"Namun anggota Dewan Pembina jangan sampai mendahului proses dan kepastian hukum yang sedang berjalan yang menyeret-nyeret nama sejumlah politisi Partai Demokrat," tambah Irfan.
Ia juga meminta kepada anggota dewan pembina PD untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar prinsip hukum.
"Kami prihatin memang atas kondisi akhir-akhir ini dan kami juga hormati proses hukum yang sedang berjalan," kata Irfan Gani.
Irfan Gani mengatakan sejauh ini pernyataan yang dilontarkan sejumlah anggota Dewan Pembina kepada media terkait adanya rapat Dewan Pembina yang membahas soal pergantian Ketua Umum Anas Urbaningrum, tidaklah benar sama sekali.
Bahkan, hal itu telah ditegaskan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie.
Untuk menertibkan anggota dewan pembina itu, sebaiknya Ketua Dewan Pembina memberikan sanksi tegas kepada anggota Dewan Pembina yang menyampaikan pernyataan yang tidak berdasar tersebut serta semakin memperkeruh kondisi internal partai.
Di tempat terpisah, Wakil Direktur Eksekutif Bidang SDM DPP Partai Demokrat, Muhammad Rahmad mengatakan DPP bisa saja merekomendasikan kepada Dewan Kehormatan partai untuk memeriksa anggota Dewan Pembina yang membahas persoalan pergantian Ketua Umum Partai Demokrat.
Pasalnya, hal itu jelas telah melanggar etika sebagai kader Demokrat. AD/ART partai sendiri telah jelas menyebutkan bahwa tugas Dewan Pembina adalah sebagai pengarah dan Pembina dalam menjaga nilai-nilai dan ideologi perjuangan partai sesuai visi dan misi Partai Demokrat.(zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2012
