Mulakanlah Esemka, mulailah mobil nasional

Jakarta (Antara News) - Lima tahun lalu, Kota Solo mendeklarasikan diri sebagai kota vokasi (kejuruan). Lalu, dirancanglah rencana membuat mobil karya putra daerah.

Melebihi bayangan semula, lahirlah Kiat Esemka buatan siswa SMK Negeri 2 Solo.

2 Januari, Walikota Solo Joko Widodo mempromosikan mobil jenis sport utility vehicle (SUV) itu. Sejak itu Esemka menggemparkan jagat Indonesia. Mobil ini banjir pesanan.

Kepada Komisi VI DPR pada dengar pendapat Rabu siang kemarin, Joko mengatakan Kiat Esemka sebenarnya sudah bolak balik pameran di Solo, Jakarta, Surabaya, dan Bandung.

"Namun tidak ada yang peduli," kata Joko.

Akhirnya, enam bulan lalu, Joko menyiapkan generasi ketiga Kiat Esemka sebagai mobil siap pakai.

"Yang jelek-jelek diperbaiki," sambung Jokowi.

Lalu, dibagilah dua wilayah. Satu, wilayah pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).  Dua, wilayah komersial yang difokuskan di PT Solo Manufaktur Kreasi dan Solo Technopark.

2 Januari lalu, Kiat Esemka diluncurkan sebagai mobil dinas Joko Widodo. "Akhirnya semua geger," ujar Joko.

Para pejabat berbondong-bondong memesannya.  Angka pesanan 5.000 unit pun dicapai Esemka.

Siswa SMK melambung ke langit ketujuh.  Mereka telah membuktikan bangsanya bisa mencipta produk yang membanggakan, terlebih komponen-komponennya berasal dari produk lokal.  

Tak sekadar menumbuhkan optimisme nasional, inovasi ini juga membuka lebar-lebar potensi peluang kerja yang beberapa tahun belakangan menyulit sehingga sehingga pengangguran tak bisa dibilang berkurang.

Berikutnya, produk-produk serupa garapan lokal bermunculan; Tawon, Boneo, Merapi, Kancil, Gea, dan banyak lagi.

"Ternyata di Indonesia semua bisa. Produksi dan merakit sudah dilakukan di negeri ini. Tinggal pelaksanaannya saja," kata Joko.

Meski pasar yang dibidik begitu jelas di depan mata, Kiat Esemka tak kunjung diproduksi massal.  Ini karena harus menunggu izin keluar.  Siapa yang mengizinkan? Ya pemerintah.

Izin akan keluar setelah si produk lolos mengikuti uji emisi, uji kelayakan, dan proses registrasi.

"Kalau sudah keluar izinnya, baru kita produksi," kata Joko.

Dia meminta dukungan politik para wakil rakyat agar Kiat Esemka bisa segera bersanding dengan merek-merek global.

Joko sadar, Kiat Esemka bukan industri manufaktur raksasa, melainkan industri rakyat.  Menurutnya untuk  memproduksi secara masal mobil hanya butuh investasi Rp90 miliar.

Bandingkan uang sebesar itu dengan Rp25 miliar yang ditilep terpidana korupsi Gayus Tambunan.  Dan bandingkan dengan miliaran lainnya yang dijarah para koruptor.  Alangkah lebih bergunanya Rp90 miliar untuk membangun industri yang bisa membuka lowongan kerja baru yang kemudian membuat keluarga-keluarga terhidupi.

Tentu saja ini tidak untuk seketika membangun industri raksasa. Industri skala kecil dulu saja lah.

"Kalau produksi kecil-kecil, tingkat kegagalan mudah diatasi. Beda kalau kalau langsung gede, jika ada kegagalan nanti sulit dikendalikan," kata Joko.

Joko optimistis apabila urusan izin itu selesai Februari atau Maret ini, maka 500 unit Esemka bisa dibuat.

Joko yakin kemampuan berproduksi akan bisa memenuhi trend pesanan yang sepertinya akan banyak. Ini karena, sebut Joko, "Pasokan komponen cukup, bahkan berlebih."

Komponen Kiat Esemka diproduksi oleh industri kecil dan menengah di berbagai daerah semisal Velg yang didatangkan dari Tegal atau knalpot dari Purbalingga.

Pada rapat dengar Komisi VI DPR RI, Rabu (25/1), tidak hanya Esemka yang dibahas. Juga, karya-karya lain anak bangsa seperti motor, komputer, bahkan pesawat terbang. 

Hambatannya, hanya dukungan kebijakan dan finansial.

DI DPR kemarin itu, berkumpu para pejabat Kementerian Perindustrian RI, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direksi PT Dirgantara Indonesia, Direksi PT INKA, Direktur Pembinaan SMK Nasional, dan perwakilan sepuluh SMK dari berbagai daerah.

Semua satu suara, "Siap di barisan depan untuk memajukan otomotif nasional."

Kemudian, keluarlah inisiatif DPR untuk membentuk Panitia Kerja Pengembangan Industri Otomotif Nasional.

DPR meminta seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun dunia usaha, untuk mendukung pengembangan program mobil nasional.

"Pemerintah diharapkan bisa berkoordinasi dalam mengembangkan inovasi, membantu desain dan rancang bangun industri otomotif nasional," kata pimpinan rapat Komisi VI, Aria Bima, membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat.

Pemerintah juga mesti mendukung usaha dan pemerintah daerah yang telah merintis dan mengembangkan mobil nasional.

Perwakilan pemerintah dari Kementerian BUMN  menyambut tantangan itu dengan menyatakan siap mendukung apapun yang dibutuhkan mobil nasional.

Sebagai perbandingan, ketika warganya berinisiatif mengembangkan mobil nasional sejak 1955, pemerintah Korea Selatan dengan cepat mengeluarkan kebijakan mempromosikan mobil nasional pada 1962.

Tak itu saja, pada tahun yang sama, pemerintah Korsel menerbitkan Peraturan Pemerintah yang melindungi industri yang masih bayi itu.  Empat tahun kemudian Hyundai Motor Company berdiri. Dan Anda tahu kan siapa Hyundai?

Berkaca dari apa yang terjadi di Korea dan banyak negara produsen otomotif --bahkan AS secara konsisten melindungi kelangsungan hidup General Motors-- adalah amat wajar jika pemerintah RI juga tak membiarkan inovasi lokal berjuang sendirian di rumahnya sendiri.

Pendiri dan pemilik mobil Tawon, Kuncoro Nyoto dari Banten, mengharapkan pemerintah mendukung mereka dan memudahkan akses finansial untuk pengembangan mobil nasional ini.

"Tawon dibuat sejak tahun 2007 namun kami terkendala masalah keuangan karena selama ini modal hanya dari saya," katanya.

Tekad bersama telah dibulatkan Rabu sore itu.  Aura optimistis memenuhi ruang rapat Komisi VI Rabu sore itu, termasuk para siswa SMK yang menyatakan siap memproduksi Kiat Esemka dengan lebih banyak lagi.

"Kami siap, tinggal menunggu izin keluar. Selama ini kami terus latihan bongkar pasang mesin," kata Madi (19), siswa kelas XI SMK 2 Surakarta.

Momentum kebangkitan otomotif nasional ini telah berusaha ditangkap. Semua tak mau kecolongan.  Kini terserah kepada pemerintah.(*)