Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah tokoh nasional seperti Jusuf Kalla, Akbar Tanjung, Wiranto, Jimly Ashhiddiqie, Din Syamsudiin, dan beberapa tokoh lainnya menyerukan keteladanan sejati dari presiden dalam mengatasi berbagai permasalahan bangsa.

"Pemimpin hendaknya memiliki keteladanan sejati, bukan hanya bersolek," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, yang menyimpulkan hasil diskusi Silaturahmi Tokoh Bangsa ke-3 bertema "Problematika Bangsa dan Solusinya" di Jakarta, Kamis.

Turut hadir pula sejumlah tokoh seperti Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Martinus Situmorang, tokoh agama Frans Magnis Suseno, serta Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofyan Wanandi, Ketua Dewan Perwakilan Daerah, politisi Nasdem Harry Tanoe, aktivis senior Harry Tjan, serta mantan menteri Fahmi Idris.

Mantan wakil presiden Jusuf Kalla mengatakan semua permasalahan bangsa tentunya dapat diatasi dengan keteladanan.

"Tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan, dasar permasalahannya hanya soal keadilan, kalau pemimpin sudah bertindak adil, maka tidak akan ada kemarahan rakyat," kata Kalla.

"Rakyat marah karena harapannya tidak tercapai, intinya bagaimana keadilan itu tercapai. Tidak harus sama-sama senang, bisa saja sama-sama susah," katanya.

Senada dengan Kalla, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung, juga mempertanyakan penyebab konflik yang terjadi di Indonesia belakangan ini.

"Masih ada sikap yang belum menghormati kemajemukan, padahal hal itu merupakan salah satu dari empat pilar bangsa," kata Akbar.

Selain itu, Akbar mengatakan dari sisi ekonomi, pemerintah belum bisa menjalankan amanat pasal 33 UUD 1945 yang mewajibkan pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam lainnya untuk kemakmuran rakyat.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto mengatakan keteladanan pemimpin bisa ditunjukkan dengan pemisahan kepentingan partai dan rakyat dalam roda pemerintahan.

"Presiden harus berani memberi contoh, meninggalkan jabatan politik dan fokus kepada tugas negara," kata Wiranto yang mengacu kepada Presiden yang merangkap sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

"Jika hal itu dilakukan dan diikuti oleh pejabat negara lain di berbagai tingkatan, maka banyak kepentingan rakyat yang akan terselamatkan," katanya.
(P012)

Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2012