Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi VII DPR RI, Dewi Aryani, karena komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) lama sudah tidak bekerja, sementara komite yang baru disahkan DPR RI juga belum mulai bekerja.
Kondisi semacam ini, menurut Dewi, rawan terjadi penyelewengan dan pencurian. Pada saat BPH Migas masih aktif saja kasus kasus mafia BBM tidak tersentuh apalagi masa transisi yang diabaikan seperti sekarang ini. Pemerintah harus bersikap dan segera dilakukan pengaturan, pengecekan dan kontrol persiapan pelaksanaan distribusi.
"Pemerintah juga harus memastikan agar tidak terjadi kelangkaan BBM di wilayah tertentu dan juga sebaliknya surplus di wilayah tertentu," kata Dewi Aryani menambahkan.
Legislator dari PDI Perjuangan itu meminta kepada BPH Migas yang baru dipilih untuk bertindak proaktif dan mengambil langkah-langkah cerdas dalam mengatasi kebutuhan BBM yang dari tahun ke tahun dapat dievaluasi.
"Data tahun tahun sebelumnya bisa menjadi acuan dan referensi dalam pembuatan perencanaan khusus akhir tahun. Sikap proaktif dan melayani masyarakat tidak kelihatan sama sekali. Ini amat disayangkan mengingat tim komite saat ini cukup lengkap kompetensinya," ungkap Dewi.
Dewi menambahkan, menjelang tutup tahun ini dan relatif masih cukup, diharapkan BPH Migas segera menggalang internalisasi dan konsolidasi dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan distribusi dan pengawasan dapat berjalan baik.
"Komunikasi kepada masyarakat melalui kegiatan kehumasan yang terintegrasi juga harus dilakukan paralel agar masyarakat paham dan tahu benar bagaimana nanti menghadapi kebutuhan BBM di akhir dan awal tahun," pungkas Dewi.(zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2011
