Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta jajaran Badan Koodinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) agar menyusun target secara regional, tanpa memaksakan target nasional. "Saya sudah katakan mari kita bikin target regional, misalkan saja untuk Jawa dua anak cukup, untuk Sumatera tiga anak cukup, Sulawesi tiga anak cukup dan Papua empat cukup," kata Wapres Jusuf Kalla saat pidato pada pembukaan Rakernas KB di Jakarta, Selasa. Rakernas itu sendiri diikuti 300 peserta. Target regional tersebut dilakukan dengan melihat daya dukung lahan dan demi efisiensi. Jika di pulau Jawa, tambahnya, dengan dua anak sungguh cukup karena daya dukung lahan yang tersedia hanya cukup untuk itu. Namun, tambah Wapres, untuk Pulau Papua masyarakat di sana merasakan empat anak baru dikatakan cukup. Wapres juga mengungkapkan adanya usulan dari Majelis Rakyat Papua (MRP) agar jumlah penduduk di Papua ditingkatkan dua kali lipat dari sekarang. Dengan target regional tersebut, tambah Wapres, maka target pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 1,3 sampai 1,4 per tahun akan dapat tercapai. Menurut Wapres, jika tidak ada program Keluarga Berencana (KB) dengan pertumbuhan penduduk sebesar 2,5 persen, maka penduduk Indonesia saat ini akan mencapai 300 juta orang. "Sekiranya tidak ada program Keluarga Berencana (KB) dengan pertumbuhan penduduk 2,5 persen, saya kira penduduk Indonesia saat ini 300 juta orang," kata Wapres Jusuf Kalla. Dengan jumlah penduduk (300 juta) dan pertumbuhan penduduk 2,5 persen, maka berapa pun tingkat pertumbuhan ekonomi tak akan mampu mengimbanginya, katanya. Sementara itu, Kepala BKKBN Sumarjati Arjoso menyebutkan bahwa program KB tentu bukan prioritas pembangunan utama, tetapi tanpa adanya KB yang mengatur pengendalian penduduk maka pembangunan bidang lain jadi kurang bermakna. "Hal ini tampak dari sekitar 440 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, baru sekitar 76 persen lembaga KB di kabupaten/kota yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah," kata Sumarjati. Itupun, tambahnya, sebagian besar lembaga KB digabung dengan instansi lain. (*)

Copyright © ANTARA 2006