Jakarta (ANTARA News) - Pimpinan DPR RI mengimbau, masyarakat yang memiliki atau mengelola peternakan unggas, agar memahami langkah pemerintah dalam pemberantasan wabah penyakit flu burung dengan tidak terlalu mempersoalkan besarnya kompensasi demi kepentingan semua pihak. "Kita harapkan pemerintah tidak terlalu memberi toleransi kepada pemilik unggas, karena ini soal penyakit yang sangat membahayakan kita semua," kata Wakil Ketua DPR Bidang Kesra, Zainal Maarif, kepada pers di ruang kerjanya di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin. Ia mengemukakan hal tersebut berkaitan dengan keberatan sebagian masyarakat dengan besarnya kompensasi untuk memusnahkan unggasnya. Zainal mengatakan, untuk pemberantasan virus AI tersebut, pemerintah sebaiknya tetap tegas, selain juga harus cepat dan tepat. Pemerintah pun jangan membuka peluang untuk berkompromsi. "Kita harapkan pula, agar masyarakat memahami langkah pemerintah itu, walaupun kompensasinya sangat terbatas," katanya. Masyarakat juga perlu menunjukkan jiwa besar apabila burung atau ayamnya dimusnahkan, karena terinfeksi vius flu burung dengan kompensasi yang kecil, dan jangan sampai kompensasinya yang kecil itu tidak diterima pemilik unggas. "Kita berharap kompensasi itu benar-benar diterima pemilik unggas. Kompensasi benar-benar sampai," katanya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV (bidang pertanian, kehutanan dan kelautan) DPR RI, Mindo Sianipar, menilai bahwa gebrakan pemerintah pusat dan daerah mengatasi merebaknya flu burung di Indonesia kurang greget, serta terkesan tidak serius dan kurang adanya koordinasi antar-intansi pemerintah, padahal penyebaran virusnya sudah membahayakan lantaran korban jiwa terus berjatuhan. Mindo Sianipar menyatakan hal itu ketika ditanya pers mengenai langkah pemerintah mengatasi flu burung di sela-sela seminar nasional "Pengembangan dan Pemanfaatan Jarak Pagar Sebagai Bioenergi di Indonesia" yang diselenggarakan Komunitas Tumbuh Bersama di di Jakarta. Ia menegaskan, pihaknya sangat mempertanyakan keseriusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengatasi flu burung, padahal wabah tersebut terus mengancam stabilitas nasional karena semakin banyak korban tewas baik manusia maupun ayam. Penyebaran virus ini juga semakin luas sehingga terjadi keresahan di masyarakat, katanya. "Kita mendesak pemerintah lebih serius. Langkah pemerintah harus lebih terkoordinasi," katanya. Dia menyatakan, seluruh elemen masyarakat harus digerakkan untuk menanggulangi wabah flu burung, dan saat ini pemerintah pusat dan pemerintah bergerak sporadis, sedangkan potensi masyarakat belum dikerahkan. Untuk mendorong keseriusan pemerintah pusat dan daerah, Komisi IV akan mengadakan rapat gabungan dengan memanggil enam gubernur, Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian. Enam gubernur yang akan dipanggil DPR adalah mereka yang pernah dipanggil Presiden terkait flu burung. Dalam pemberantasan flu burung, pihaknya berharap pemerintah juga mengoptimalkan peran Menneg Lingkungan Hidup dan kalangan dokter hewan. "Wabah ini sudah menjadi ancaman serius. Tindakan nyata dan koordinasi antar pihak harus lebih ditingkatkan," katanya. Jika koordinasi tidak bisa optimal, ia menambahkan, bisa saja Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu), dan hal ini penting untuk lebih memfokuskan gerakan penanggulangan flu burung. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006