"Pariwisata Indonesia tidak rentan terhadap krisis sehingga sektor pariwisata dan pasar dalam negeri dapat menjadi sabuk pengaman perekonomian nasional," kata Mari Elka Pangestu di Wisma Antara Jakarta, Rabu, dalam acara Seminar Outlook Pariwisata 2012 bertema Optimalisasi Sektor Ekonomi Kreatif bagi Industri Pariwisata di Indonesia yang digelar LKBN ANTARA.
Ia mengatakan, krisis ekonomi dan ketidakpastian situasi global diperkirakan akan berlangsung hingga beberapa tahun mendatang.
Menurut dia, hal itu akan menjadi tantangan global tersendiri di mana perkembangan wisatawan global selama 15 bulan pada kurun 2008-2009 sempat mengalami pertumbuhan negatif, menurut data UN-World Tourism Organization (UNWTO).
Pada 2010 dan 2011, badan PBB tersebut memang mencatat perkembangan wisatawan global tumbuh positif yakni 6,6 persen pada 2010 dan 4,5 persen pada 2011.
"Tapi jangan khawatir karena kita memiliki potensi yang besar untuk sektor pariwisata. Indonesia merupakan negara `archipelago` terluas dan memiliki populasi penduduk terbesar keempat di dunia dengan 237 juta orang. Negara kita membentang 5.120 km dari timur ke barat, 1.760 km dari utara ke selatan," katanya.
Mari menambahkan, Indonesia juga menempati peringkat 39 dari sisi "Cultural Heritage" dari 139 negara menurut World Economic Forum.
"Kita mempunyai delapan World Heritage Cultural Sites dan potensial menjadi tempat penyelenggaraan Pameran dan Festival Internasional dan industri kreatif yang kuat," katanya.
Dari sisi kelompok umur, pihaknya mencatat sebagian besar penduduk Indonesia masih dalam usia produktif atau berada di bawah 29 tahun.
Ia mengatakan, tren dan jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia juga mengalami kenaikan dalam dua tahun terakhir. "Bahkan pada Juli 2011, kita mengalami titik tertinggi kedatangan wisman dalam tiga tahun terakhir sebesar 750 ribu dalam satu bulan," katanya.
Pihaknya menetapkan target optimistis kunjungan wisman pada 2012 sebanyak 8 juta orang sampai tutup tahun.
Ia menyadari hal yang juga akan menjadi tantangan ke depan adalah persoalan koordinasi antar-berbagai pihak."Semoga ke depan koordinasi lebih baik. Fasilitasi dan advokasi. Kita juga harus mendorong Kementerian Hukum dan HAM dalam hal penguatan dan perlindungan HAKI," katanya.
(H016)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2011
