"Kontrak yang kami tandatangani dengan ExxonMobil adalah lengkap dan kontrak konstitusional, dan tidak bertentangan dengan konstitusi," Barham Saleh mengatakan kepada wartawan pada upacara pembukaan sebuah mal di Sulaimaniyah, lapor AFP.
"Kami memiliki titik pandang yang berbeda dengan pejabat di Baghdad pada sejumlah masalah, tetapi itu tidak berarti bahwa kami bertindak melawan konstitusi Irak," katanya.
"Jika mereka berpikir bahwa kami akan meninggalkan hak konstitusional kami untuk berurusan dengan sumber daya alam kami, mereka akan menjadi salah."
Baghdad menganggap kontrak yang tidak ditandatangani dengan pemerintah pusat sebagai tidak sah.
Kurdistan pada 18 Oktober menandatangani kesepakatan dengan ExxonMobil untuk mengeksplorasi enam lapangan, menurut Ashti Hawrami, Menteri Sumber Daya Alam Kurdistan.
Tetapi seorang pejabat kementerian minyak Irak mengatakan bahwa dua dari lapangan itu -- Al-Qosh dan Bardarash -- sebenarnya bagian dari Provinsi Nineveh yang Kurdistan ingin caplok ke wilayah otonom, sebuah langkah yang ditentang Baghdad.
Kontrak Kurdistan berpotensi menempatkan kontrak Exxon dengan pemerintah Irak dalam bahaya.
Pada Januari 2010, kementerian minyak Irak menyelesaikan kesepakatan dengan ExxonMobil dan raksasa Inggris-Belanda Shell untuk mengembangkan produksi di West Qurna-1, yang memiliki cadangan sekitar 8,5 miliar barel merupakan lapangan terbesar kedua di negara itu. (A026)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
