"Buktinya saja, masih ada pungutan bagi anak didik. Kalau pungutan masih saja ada, ini sama pendidikan itu belum bebas biaya," katanya di Banda Aceh, Jumat.
Ia mengatakan, pendidikan gratis yang diterapkan di jenjang sekolah dasar harus dibenahi, sehingga masyarakat benar-benar menyekolahkan anaknya tanpa mengeluarkan uang satu rupiah pun.
Kalau masalah ini sudah dibenahi, kata dia, barulah bisa diterapkan di jenjang pendidikan menengah seperti yang direncanakan pemerintah. Kalau tidak, pendidikan gratis tersebut hanya menjadi angan-angan.
"Selama ini yang digratiskan hanya uang sekolah, sedangkan yang lain tidak. Padahal, pendidikan gratis itu menyeluruh. Artinya, orang tua tidak perlu memikirkan biaya sekolah anaknya," kata dia.
Menurut dia, tidak pernahnya pendidikan gratis tersebut tercapai karena birokrasi pendidikan belum siap menerapkannya. Selain itu, anggaran pendidikan yang dialokasikan belum memadai.
Memang, sebut dia, pemerintah menganggarkan dana 20 persen dalam APBN untuk pendidikan. Tapi, sebagiannya digunakan untuk membayar gaji guru.
"Seharusnya, anggaran pendidikan itu digunakan untuk operasional sekolah, peningkatan kualitas pendidikan atau untuk hal teknis lainnya," ungkap mantan Wakil Ketua DPR Aceh tersebut.
Begitu juga dengan dana bantuan operasional sekolah (BOS), kata dia, belum menjamin mewujudkan pendidikan gratis. Buktinya, masih ada pungutan terhadap anak didik yang dilakukan komite sekolah.
"Kami mendesak pemerintah membenahi masalah pendidikan gratis jenjang sekolah dasar ini, sehingga masyarakat benar-benar merasakan bahwa pendidikan itu tanpa ada kutipan," pinta Raihan Iskandar.
Pendidikan, kata dia, merupakan faktor penting membangun karakter bangsa. Semakin baik pendidikan bangsa ini, maka semakin meningkat pula derajat masyarakat Indonesia.
"Pendidikan ini merupakan investasi besar guna melahirkan sumber daya manusia yang tangguh. Tanpa ini, kita akan terus tertinggal dibanding negara lain," ujar Raihan Iskandar.
(KR-HSA/H011)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
