Terkait BBM ini harus dikonsolidasikan ulang supaya kebijakan ini menjadi lebih solid dari pemerintah dan dilihat dampak-dampak ekonomi secara makroJakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah mengkaji secara mendalam jika akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) agar tak mengganggu momentum pemulihan ekonomi.
"Terkait BBM ini harus dikonsolidasikan ulang supaya kebijakan ini menjadi lebih solid dari pemerintah dan dilihat dampak-dampak ekonomi secara makro. Ini pasti recovery terganggu," kata Misbakhun dalam diskusi daring yang diselenggarakan InfoBank di Jakarta, Kamis.
Misbakhun mengatakan kenaikan harga Pertamax dan juga kemungkinan kenaikan harga Pertalite memberi dampak multiplier yang akan berujung pada peningkatan inflasi meningkat.
Belum lagi pasokan Pertalite dan solar yang tersendat sehingga masyarakat tidak mempunyai pilihan selain membeli Pertamax.
"Kalau inflasi setinggi ini di saat daya beli belum begitu kuat, saya yakin pasti akan terganggu. market mechanism-nya terganggu, daya beli terganggu, pertumbuhan akan terdampak," ujarnya.
Jika pemerintah tidak melakukan intervensi untuk menekan harga-harga tersebut tanpa upaya yang sungguh-sungguh dan terintegrasi, ia meyakini akan terjadi gangguan terhadap makro ekonomi terutama untuk kuartal II 2022.
Lebih lanjut, Misbakhun juga menyarankan pemerintah untuk lebih berani mengintervensi industri kelapa sawit.
Menurutnya, minyak goreng diproduksi di dalam negeri mulai dari hulu hingga hilir, dimulai dari lahan yang terkonversi dengan negara, penyaluran kredit melalui bank Himbara hingga investasi yang diuntungkan oleh iklim investasi negara. Oleh karena itu, negara seharusnya bisa lebih tegas kepada industri kelapa sawit.
"Semua difasilitasi negara kok, tapi kenapa negara menjadi tergagap-gagap saat menghadapi mereka. Nah, sekarang apa negara mau diatur oleh mereka atau mengatur sendiri," tuturnya.
Menurutnya, faktor perang Rusia dan Ukraina hanya sebagai pelengkap dari faktor kenaikan harga sejumlah komoditas. Seharusnya, kenaikan harga minyak goreng yang mengganggu kestabilan ekonomi, pemerintah harus menggunakan segala cara untuk mengintervensi harga pasar.
Ia juga menilai kebijakan pemerintah untuk memberikan subsidi harga minyak goreng masih kurang efektif karena memberi beban kepada APBN, mengingat lahan sawit di Indonesia mencapai 13 juta hektare.
"Harapan saya, negara mengefektifkan kebijakannya untuk menghadapi ini," tuturnya.
Baca juga: Marwan Jafar minta Pertamina amankan pasokan BBM
Baca juga: DPR minta BPH Migas tambah kuota solar subsidi dua juta kiloliter
Baca juga: DPR minta Pertamina antisipasi lonjakan konsumsi BBM saat mudik
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2022
