Oleh karena itu, untuk menterjemahkan potensi kaum wanita tersebut, seyogyanya perlu diperkuat dengan produk perundangan untuk menjadi turunan dari UU Perlindungan Perempuan yang dihasilkan DPR sebelumnya.
"Semua pihak berhak untuk ikut serta dan menikmati hasil dari pembangunan termasuk perempuan. Dan alangkah baiknya jika hal itu bisa diundangkan kedepannya," kata Gambiro saat seminar bertema 'Politik Anggaran Berbasis Gender' di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.
Gambiro mengungkapkan, pemberian kesempatan pada kaum perempuan untuk ikut aktif dalam melaksanakan program pemerintahan sebenarnya juga telah dilakukan Presiden SBY dengan membentuk beberapa departemen yang dinahkodai kaum perempuan.
"Presiden SBY sudah memberikan kesempatan besar bagi kaum perempuan untuk mengaktualisasikan diri dalam pemerintahan. Misalnya saat ini Meneg PP, Menkes serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu dipimpin perempuan. Nah itu bukti bahwa pemerintah telah mengutamakan gender pada seluruh aspek. Jelas kami dukung itu," ungkapnya.
"Oleh karena itu semoga kesempatan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kesempatan untuk maju tidak lewat begitu saja," katanya.
(Zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2011
