"Jika kinerja pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan rakyat, berarti anggapan sebagian publik reshuffle hanya sebagai pencitraan tidak benar," katanya di Jakarta, Rabu.
Sunardi mengatakan, pencitraan yang sesungguhnya adalah terlaksananya rencana-rencana pembangunan dan mencapai ouput yang dapat dirasakan masyarakat, baik langsung maupun tidak.
"Kalau pencitraannya seperti itu, Fraksi Hanura pasti akan dukung, karena orientasinya untuk rakyat dan pembangunan nasional," katanya sembari memberi contoh dalam masalah program legislasi nasional.
"Meskipun pembentukan undang-undang merupakan kewenangan DPR, tetapi dalam pembahasan dan persetujuan sebuah Rancangan Undang-Undang dilakukan bersama antara DPR dengan Pemerintah," katanya.
Dalam Prolegnas 2010-2014 ada 246 daftar RUU. Dari jumlah tersebut 164 daftar RUU yang diusulkan pemerintah, sisanya diusulkan DPR. Pemerintah berkewajiban menyiapkan RUU dan naskah akademisnya, ujarnya.
Menurut Sunardi, dalam periode masa sidang 2009-2010 dan 2010-2011 ada sejumlah RUU yang masih tertunda hingga kini. Seperti RUU BPJS dan RUU Otoritas Jasa Keuangan. Kedua RUU merupakan amanat Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU tentang Bank Indonesia. Kedua RUU masih tertunda karena pemerintah tetap bersikukuh dengan pendapatnya.
Dengan ditunjuknya menteri hukum dan HAM yang baru ini diharapkan dalam bidang legislasi nasional dapat meningkatkan kinerja legislasi nasional dan menyelsaikan RUU yang selama ini masih menggantung. Sunardi meegaskan, Khusus RUU BPJS ini merupakan tantangan pemerintah dan DPR, karena masyarakat dan rakyat sudah terus menerus mengharapkan RUU ini dapat menjadi undang-undang.
Selain soal legislasi nasional, yang menjadi sorotan Fraksi Partai Hanura adalah peninjauan kembali sejumlah kontrak karya yang selama ini didengung-dengungkan dan menjadi salah satu program pemerintahan SBY Budiono.
"Fraksi Hanura ingin melihat bagaimana menteri ESDM yang baru ini dapat melaksanakan tugas suci tersebut. Karena banyak kontrak karya yang hasilnya merugikan kepentingan ekonomi nasional," demikian Sunardi Ayub.(*)
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
