"Industri media kita ini, terutama televisi, dipengaruhi oleh rating. Semakin sering masalah kontroversial diangkat maka semakin tinggi ratingnya" kata Saiful ketika menjadi pembicara dalam Seminar Internasional bertajuk "Masa Depan Hubungan Indonesia - Malaysia dan ASEAN" yang digelar di Kampus UIN Syarif HIdayatullah, Jakarta, Kamis.
Saiful mengatakan beberapa media dan televisi seringkali mendorong isu konfrontasi terhadap Malaysia dengan tujuan untuk menyudutkan pemerintah.
"Televisi selalu membanding-bandingkan kekuatan kedua negara, misalnya menyoroti problem alutsista Indonesia yang lemah, namun tujuannya bukan menyerang Malaysia, tetapi pemerintah," kata Saiful.
"Para pemilik televisi seringkali melarutkan kepentingannya dalam pemberitaan. Yang perang kepentingan itu sebenarnya mereka, tujuannya supaya pemerintah terlihat lemah," katanya.
Saiful juga mengatakan perimbangan pemberitaan mengenai hubungan dua negara serumpun itu sulit dilakukan karena biasanya pihak Malaysia tidak mau memberikan penjelasan mengenai kasus-kasus yang melibatkan hubungan dua negara.
"Memang media sulit sekali mencari narasumber dari pihak Malaysia, sehingga perimbangan pemberitaan seringkali tak terjadi," kata Saiful.
"Kita butuh duta besar Malaysia yang berani menghadapi setiap masalah, keliling ke kampus-kampus, parlemen, serta berhadapan dengan massa. Kalau tidak, ganti saja dubesnya," katanya dalam seminar yang juga dihadiri beberapa pemikir dari Malaysia itu.
Hubungan Indonesia - Malaysia seringkali diwarnai ketegangan karena masalah seperti isu perbatasan, perlakuan terhadap tenaga kerja Indonesia, serta beban sejarah kedua negara.
Pasang surut ketegangan hubungan kedua negara pendiri Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) itu diwarnai dengan berbagai hal mulai dari konfrontasi terhadap Malaysia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, hingga lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari Republik Indonesia ke tangan Malaysia.
Terakhir, hasil temuan Komisi I DPR menunjukkan bahwa negeri jiran itu telah mengklaim kawasan Camar Bulan, Kalimantan Barat, yang sudah dimasukkan ke dalam peta administratif pemerintah Diraja Malaysia.(T.SDP-10/A011)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
