"Gagasan Laode dengan Pos P2 MA-nya, saya menyambutnya dengan baik. Ini bagian dari gagasan elemen DPD untuk membantu pemberantasan korupsi. Jangan inisiatif Laode ini kemudian dipersepsikan dengan hal-hal negatif lebih dulu, sebab itu dapat kontraprodukstif bagi perkembangan ide berdemokrasi," ujar Firmanzah di Jakarta, Jumat.
Sebagai sebuah gerakan masyarakat, menurut Firmanzah yang juga Dekan FE UI itu, maka Pos P2MA itu sah-sah saja didirikan. Bahkan, ia menambahkan, pihaknya berharap agar upaya melalui gerakan tersebut mampu mencegah tindak pidana korupsi lebih jauh.
Dengan banyaknya pengaduan masyarakat yang masuk ke Pos P2MA itu, ia berharap, kasus-kasus korupsi mampu ditangani dengan sitematis dan cepat meningat hal tersebut juga menjadi bagian penting amanah reformasi agar negara ini bersih dari segala tindak pidana korupsi.
"Saat ini banyak polemik terkait dengan kinerja KPK. Tentunya dengan adanya Pos P2MA kita berharap bisa menjadi masukan berharga bagi lembaga-lembaga formal yang menangani pemberantasan korupsi guna menjaring masukan dari masyarakat lebih luas lagi," ujar Firmanzah.
Lebih lanjut Firmanzah mengatakan bahwa dirinya juga perlu mengklarifikasi berita-berita yang muncul di berbagai media online maupun cetak, bahwa dirinya seolah-olah telah menyudutkan langkah-langkah politik Laode Ida bersama politikus Golkar Zaenal Bintang membentuk Pos P2MA itu.
Menurut Firmanzah, dirinya tidak pernah menyebut, apalagi mengeritisi pimpinan lembaga tinggi negara, baik DPR maupun DPD RI, sebagaimana beredar dalam berita-berita itu. Dia juga tidak menyinggung soal persaingan pembangunan Gedung DPR dan Gedung DPD maupun mempersoalkan kunjungan kerja anggota masing-masing lembaga tersebut.
"Tetapi tiba-tiba muncul berita yang menghadap-hadapkan Ketua DPR Marzuki Alie dengan Wakil Ketua DPD Laode Ida. Apalagi kemudian menilai Laode tidak konsisten segala. Ini tidak benar. Masa saya mengadu domba," ujarnya. (ANT)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
