"Namun bukan untuk memperkuat posisi, memperpanjang serta kepentingan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," kata Gambiro di Jakarta, Kamis.
Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat itu menambahkan, sebelum dilakukannya amandemen UUD 1945, sebaiknya seluruh lapisan masyarakat Indonesia membuat sebuah kesamaan visi atau konsensus nasional. Apakah sistem presidensial yang dianut para pendiri bangsa masih layak hingga adakah sistem liberalis dan sosialis di Pancasila. Tujuannya agar arah bangsa ke depan makin jelas.
"Ini memang tidak mudah tapi semua orang harus mengatasnamakan demi bangsa dan negara. Kalau demi bangsa dan negara harus mau," ungkapnya.
Wakil Ketua Komisi VIII ini melihat pada era reformasi yang dimulai 1998 tidak memiliki konsensus nasional. Alhasil jika Indonesia menganut paham liberalisme pun sangat kebablasan. Padahal mestinya sebuah bangsa harus menikmati sistem yang dianut negaranya.
Terkait dengan penguatan sistim presidensial, Gambiro menyebutkan, perlu dikembalikan hak prerogratif presiden seperti pengangkatan Panglima TNI, Kapolri dan duta besar.
"Pengangkatan Panglima TNI, Kapolri, duta besar sudah tidak perlu lagi dilakukan fit and profer test oleh DPR karena sebenarnya itu adalah hak prerogeratif presiden selain mengangkat menteri," katanya.
Selain itu, dalam UU Pemilu sangat penting untuk segera disahkan karena menghindari berbagai persoalan terkait pemilu yang akhirnya menimbulkan high cost dan sistem ke partaian yang amburadul.
"Jadi jumlah partai tak perlu banyak karena bisa memperkuat sistem presidensial. Perlu penyadaran dari tokoh-tokoh yang selalu ingin mendirikan partai. Kenapa tak gabung ke partai lain, toh juga untuk menyalurkan aspirasi," kata Gambiro.
Ditambahkan, reformasi birokrasi menjadi salah satu penopang terlaksananya sistim presidensial tersebut.
"Reformasi birokrasi mesti jalan. Sistem presidensial akan semakin berwibawa jika didukung UU yang baik dan melaksanakan reformasi birokrasi," pungkasnya. (zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
