"Partai tidak boleh mengancam presiden soal reshuffle. Tidak elok dari partai menentukan, meminta dan menunjuk menteri mana yang pantas diganti atau dipertahankan oleh Presiden SBY. Jangan berlebihan partai-partai yang meminta untuk ganti menteri tertentu," kata Saan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat itu menambahkan, partai-partai politik tidak boleh mengkritisi apalagi menunjuk nama menteri untuk diganti.
"Masing-masing partai tidak bisa kritisi menteri, menyatakan menteri tertentu jangan kritisi menteri dari partai lain. Kepada partai-partai diharapkan untuk tidak terlalu gamang, gaduh persoalan reshuffle dan menteri tidak terpengaruh soal reshuffle," katanya.
Begitu juga dengan Partai Demokrat. Partai Demokrat, kata Saan, bersifat pasif dan tak akan menyalahkan menteri dari partai lain.
"PD pasif menunggu saja dari presiden. Kita tidak bisa campuri apa yang menjadi hak presiden. Kalau presiden tidak puas dengan menteri PD, silahkan di ganti. Kalau merasa puas, silahkan dipakai," kata Saan.
Selain itu, tambah dia, tidak menjadi sebuah keharusan bagi Presiden SBY untuk mengajak partai politik membahas reshuffle.
"Kita percayakan sepenuhnya kepada Presiden. Tidak ada keharusan untuk mengajak parpol. Ketika mengajak bicara parpol itu adalah itikad baik dari presiden," sebut dia.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, menteri-menteri seperti Menteri ESDM, Menteri BUMN dan Menteri Keuangan layak diganti. Seharusnya, kata Priyo, menteri-menteri tersebut harus diisi oleh orang profesional atau orang partai yang mengerti soal tersebut.
Sementara itu, soal reshuffle, Sekjen PKS Anis Matta mengatakan bahwa reshuffle adalah dalam rangka fund racing. (zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
