Kepala Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Prof Dr Khairil Anwar Notodiputro MS di Bogor, Sabtu, mengatakan, selama ini Kemdiknas belum memiliki jadwal tetap terkait pelaksanaan UN.
"Ujian Nasional diselenggarakan setiap tahun. Karena itu, Kemdiknas perlu menetapkan jadwal tepat waktu pelaksanaan UN untuk memudahkan semua pihak," papar Prof Khairil Anwar Notodiputro yang ditemui ANTARA di sela-sela Lokakarya Nasional "Manajemen Penyelenggaraan Ujian Nasional 2012: Peningkatan Kualitas, Akseptabilitas dan Kredibilitas Ujian Nasional" di Bogor.
Lokakarya nasional manajemen penyelenggaraan UN 2012 dilangsungkan di Hotel Salak, Jalan Juanda, Kota Bogor, mulai Jumat hingga Minggu, yang digagas bersama oleh Balitbang Kemdiknas dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
Dalam lokakarya yang diikuti 166 peserta dari berbagai instansi terkait UN dan daerah se-Indonesia tersebut mengemuka diskusi mengenai perlunya Kemdiknas menetapkan jadwal tetap pelaksanaan UN.
Pada tahun-tahun sebelumnya, ujian nasional biasanya diselenggarakan sekitar bulan April. Namun, karena tidak ada jadwal tetap tahun yang bersifat mengikat, persoalan tersebut kerap dikeluhkan oleh orang tua siswa maupun guru.
"Kami mendapatkan masukan banyak orang tua, guru maupun siswa yang selalu cemas menunggu kepastian waktu pelaksanaan UN. Masukan ini akan menjadi bahan diskusi untuk dirumuskan dalam kebijakan yang akan ditetapkan Kemdiknas," papar Prof Khairil.
Oleh karena itu, mulai 2012 Balitbang akan memberikan masukan kepada Mendiknas agar mengeluarkan jadwal tetap pelaksanaan UN pada setiap tahunnya.
"Kami akan memberikan masukan kepada Pak Menteri, agar mulai 2012 ditetapkan jadwal tahunan penyelenggaraan UN," ujar Khairil.
Ia mengutarakan, pihak Balitbang beserta BSNP dan berbagai lembaga terkait UN sedang mendiskusikan mengenai tanggal yang akan dijadikan jadwal tetap pelaksanaan UN tiap tahun.
"Kami akan membahas isu ini secara matang. Termasuk juga akan mempertimbangan masukan dari berbagai pihak, baik dari DPR, DPD, dewan pendidikan, asosiasi guru, media massa, LSM hingga lembaga keagamaan," ujar dia.
Pelibatan banyak pihak dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan Kemdiknas dimaksudkan sebagai upaya membuat hasil UN yang lebih berkualitas, akseptabel dan kredibel.
(ANT-053/Z002)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
