"Keberadaan kedua lembaga ini sebagai lembaga penyiaran publik masih belum mengimbangi media swasta," kata Henry dalam dialog interaktif HUT ke-66 RRI di Jakarta, Jumat.
Henry menyebutkan media seharusnya berperan dalam memberikan penerangan.
Namun yang terjadi saat ini adalah monopoli media, dimana isu-isu yang berkembang dikuasai oleh media swasta.
Padahal, tambah Henry, media swasta kurang memberi edukasi pada masyarakat.
Berbeda dengan lembaga penyiaran publik yang materi siarannya memberi edukasi yang mampu berperan dalan pembangunan karakter bangsa.
"Oleh karena itu perlu dilakukan penguatan terhadap lembaga penerangan publik," jelas dia.
Salah satu langkah awal penguatan, lanjut Henry, adalah dengan melakukan revitalisasi keuangan. Anggaran RRI masih memanfaatkan alokasi dari pos lain atau Anggaran 99.
Pengamat Komunikasi, Prof Sasa Juarsa, mengatakan lembaga penyiaran publik perlu dikuatkan.
"Pemerintah harus membantu menguatkan keberadaan lembaga penyiaran publik ini. Setelah kedua lembaga ini kuat baru jalin kemitraan dengan sejumlah perusahaan swasta," jelas dia.
Anggota Komisi I DPR RI, Max Sopacua, mengatakan untuk penguatan lembaga ini perlu dilakukan revitalisasi sumber daya manusia.
RRI terus berjuang untuk menguatkan eksistensi lembaga penyiaran publik menjadi lembaga yang independen sesuai dengan Undang-Undang No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran Publik.
(T.SDP-13/A025)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
