Sofyan dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa dibutuhkan peran serta kerja sama yang baik antara Kementerian ATR/BPN dengan pemerintah daerah untuk menyukseskan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk memenuhi target 126 juta bidang tanah terdaftar pada tahun 2025
Sofyan mengatakan PTSL bertujuan memberikan kepastian hukum hak atas tanah sehingga masyarakat terhindar dari sengketa dan konflik pertanahan. Selain itu, manfaat PTSL juga akan dirasakan oleh pemerintah daerah, misalnya mendorong peningkatan penerimaan negara seperti pajak, BPHTB, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Jika semua tanah sudah terdaftar, maka pemerintah daerah akan lebih mudah menggunakan data atau informasi pertanahan ini untuk pembangunan daerah, untuk memperoleh BPHTB yang lebih baik dan lebih banyak, untuk memungkinkan PBB lebih terkontrol, dan lain-lain," kata Menteri ATR/Kepala BPN.
Sofyan Djalil mengajak seluruh kepala daerah, baik gubernur, wali kota, dan bupati untuk membantu melancarkan program PTSL. Salah satunya, yaitu dengan meringankan atau membebaskan BPHTB agar masyarakat terdorong untuk menyertifikasi tanahnya.
“Saya berterima kasih sekali berbagai provinsi dan kabupaten/kota dengan dukungan bapak ibu telah mengambil inisiatif yang bagus sekali untuk membebaskan BPHTB untuk pendaftaran tanah pertama kali. Begitu dibebaskan BPHTB di kabupaten-kabupaten dan kota-kota tersebut itu, pengeluaran sertifikat bisa jalan dengan sangat baik dan sangat cepat," kata Menteri ATR/Kepala BPN.
Dia berharap dukungan dari pemerintah daerah untuk memfasilitasi pemasangan tanda batas bidang tanah termasuk sempadan, menyiapkan data-data yang diperlukan untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran tanah, menyiapkan anggaran pra-PTSL, serta membantu menyediakan sarana dan pra sarana operasional kegiatan PTSL. Sofyan Djalil mengatakan Kementerian ATR/BPN akan menjamin aset pemerintah daerah serta memperbaiki administrasi pertanahan.
“Saya juga ingin ingatkan, kami sangat serius ingin mendaftarkan aset pemerintah daerah yang barangkali selama ini tidak terdaftar dengan baik, sehingga banyak aset pemerintah daerah yang hilang karena administrasinya tidak baik. Kementerian ATR/BPN akan bekerja dengan sebaik-baiknya untuk membantu masyarakat, membantu pemerintah, membantu semua stakeholders supaya masalah aspek pertanahan menjadi lebih tertib," kata dia.
Baca juga: Menteri Sofyan akui ada oknum ATR/BPN yang terlibat kasus pertanahan
Baca juga: Kementerian ATR gelar rakor penanganan kejahatan pertanahan
Baca juga: Junimart Girsang kritik Menteri ATR/BPN atas carut-marut pertanahan
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2022
