Makassar (ANTARA News) - Pemerintah Pusat akan menambah anggaran infrastruktur di Kawasan Indonesia Timur pada 2012 sebesar Rp138 triliun dari anggaran sebelumnya yakni sebesar Rp120 triliun.

"Anggaran sebesar Rp138 triliun itu untuk mendukung kegiatan ekspor di Kawasan Indonesia Timur (KTI) agar kegiatan ekspor di KTI juga bisa lebih meningkat lagi," ujar Wakil Ketua Komisi II Bidang Keuangan Perbankan dan Perencanaan Pembangunan Nasional DPR, Harry Azhar Azis di Makassar, Rabu.

Ia mengatakan, penambahan anggaran infrastruktur sebesar 20 persen itu untuk mendukung kegiatan ekspor di kawasan indonesia timur.

Sebab orientasi pembangunan infrastruktur itu terkait, jalan, jembatan, transportasi mulai dari darat, laut dan udara. Untuk darat transportasi sudah menyangkut masalah jalan.

Ia mengaku jika di Sulsel ini, Makassar memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekspor namun pemerintah tidak memberikan dukungan sepenuhnya.

Ia mencontohkan pelabuhan yang dimiliki Makassar saat ini belum berstatus internasional, padahal transportasi merupakan faktor utama dalam mendukung ekspor barang.

Selain itu pola perdagangan di Makassar juga masih bersifat nasional belum internasional. Karenanya dengan penambahan infrastruktur itu sentra ekspor bisa bergeser dan menjadi pusat ekspor baru yang berstandar internasional.

"Pelabuhan Makassar itu sangat potensial dan kita ketahui sejak dahulu pelabuhan Soekarno itu salah satu pelabuhan terbesar di KTI. Tapi kenapa hanya menjadi pelabuhan kargo," tanyanya.

Ia mengakui adanya keluhan dari perorangan pelabuhan Makassar yang hanya memfungsikan Pelabuhan Makassar sebagai pelabuhan kargo.

Apalagi di KTI, Manado akan menjadi saingan Makassar yang saat ini pelabuhannya sudah persiapan menjadi pelabuhan Internasional. Kalau bagian barat, Pelabuhan Medan sudah berbenah.

Anggota DPR RI Dapil Kepulauan Riau ini mengatakan, berdasarkan struktur ekonomi khususnya distribusi Produk Domestik Bruto (PDB) yang relatif menikmati manfaat pembangunan yakni daerah Jawa kemudian Sumatera dimana total PDB Jawa dan Sumatra mencapai 2/3 dari total PDB nasional.

Menurutnya, pemerintah pusat perlu lebih fokus dan terkoordinasi dalam mengalokasikan anggaran guna mendukung pusat pengembangan ekspor nasional berdasarkan kawasan di Sumatera, Kalimantan, dan KTI.

Namun, dalam hal kebijakan untuk mendukung peningkatan produktifitas dan daya saing ekspor nasional belum terlihat rumusan dari pemerintah pusat secara lebih komprehensif.

Daya saing Indonesia masih kalah dibandingkan negara-negara berkembang seperti, Thailand dan Malaysia. Kedua negara tetangga itu memiliki banyak persamaan dengan jenis barang ekspor nasional.

Sehingga daya saing ekspor di KTI dapat menjadi cermin bagi penguatan daya saing Indonesia sebab ekspor Sumatera mencapai sepertiga dari ekspor nasional.

"Bila ekspor Makassar dan KTI terus dikembangkan dengan dukungan kebijakan pemerintah melalui alokasi anggaran yang efektif, maka volume ekspor nasional akan semakin ditingkatkan," ucapnya.

Kebijakan alokasi anggaran untuk mendukung Makassar sebagai pusat pengembangan ekspor nasional dapat diformulasikan dalam dua kebijakan.

Kebijakan itu meliputi alokasi anggaran langsung pada upaya peningkatan produktifitas, komoditas ekspor melalui dukungan input, permodalan di daerah-daerah pusat produksi yang terbesar di KTI serta produksi andalan KTI berbasis agro dan perikanan.(*)

(T.KR-MH/B012/)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011