kita masih punya waktu untuk menata iniJakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta Komisi VIII DPR untuk membahas bersama terkait perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Kementerian Sosial (Kemensos), yang berpengaruh pada penyaluran bantuan sosial (bansos).
Kemensos telah melakukan restrukturisasi organisasi dengan meniadakan beberapa jabatan setingkat Eselon l dan ll yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021, termasuk Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.
"Kami ada perampingan (organisasi). Kemudian semua khawatir bahwa bagaimana menangani bansos. Sebetulnya itu sudah saya pikirkan bansos itu akan seperti apa. Nah tapi kita masih punya waktu untuk menata ini," kata Risma dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR di Jakarta, Rabu.
Baca juga: 33,8 juta data bansos diperbaiki dan padan dengan dukcapil
Baca juga: Mensos: Rp2,7 triliun dana bansos tertahan di bank Himbara
Risma mengatakan konsekuensi lainnya kebijakan restrukturisasi organisasi adalah anggaran yang semula untuk tunjangan dan fasilitas pejabat, misalnya, bisa dioptimalkan untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan.
"Terkait SOTK ini nanti akan ada pembahasan lebih lanjut dalam FGD (Focus Group Discussion) Komisi VIII bersama Kementerian Sosial yang membahas bagaimana transformasi anggaran ini dan perubahannya seperti apa," kata dia.
Penjelasan Risma menanggapi respon Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto. Dia mengatakan, perubahan SOTK Kemensos menjadi perhatian dan perlu dibahas mendalam secepatnya dalam forum selanjutnya.
Di sisi lain, Yandri menyampaikan apresiasi terhadap perbaikan data kemiskinan yang dilakukan Kemensos.
"Komisi VIII DPR RI meyakini dengan adanya perbaikan tersebut, permasalahan kesejahteraan sosial dapat terselesaikan," kata Yandri.
Baca juga: Kemensos siapkan pusat komando untuk verifikasi penerima bansos
Risma mengatakan konsekuensi lainnya kebijakan restrukturisasi organisasi adalah anggaran yang semula untuk tunjangan dan fasilitas pejabat, misalnya, bisa dioptimalkan untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan.
"Terkait SOTK ini nanti akan ada pembahasan lebih lanjut dalam FGD (Focus Group Discussion) Komisi VIII bersama Kementerian Sosial yang membahas bagaimana transformasi anggaran ini dan perubahannya seperti apa," kata dia.
Penjelasan Risma menanggapi respon Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto. Dia mengatakan, perubahan SOTK Kemensos menjadi perhatian dan perlu dibahas mendalam secepatnya dalam forum selanjutnya.
Di sisi lain, Yandri menyampaikan apresiasi terhadap perbaikan data kemiskinan yang dilakukan Kemensos.
"Komisi VIII DPR RI meyakini dengan adanya perbaikan tersebut, permasalahan kesejahteraan sosial dapat terselesaikan," kata Yandri.
Baca juga: Kemensos siapkan pusat komando untuk verifikasi penerima bansos
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2022
