DPR: Biaya Haji Masih Bisa Ditekan

DPR masih akan terus mengkaji komponen harga yang bisa dikurangi, agar biaya haji ini lebih terjangkau bagi masyarakat.

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis meminta Kementerian Agama menggunakan usulan Kementerian Perhubungan terkait biaya transportasi pelaksanaan ibadah haji tahun 2011 sehingga total ongkos haji pun bisa ditekan.

"DPR masih akan terus mengkaji komponen harga yang bisa dikurangi, agar biaya haji ini lebih terjangkau bagi masyarakat," ujar legislator PKS itu, di Gedung DPR Jakarta, Jumat.

Pemerintah bersama DPR telah memulai pembicaraan mengenai BPIH dalam masa sidang kali ini.

Dalam bahan yang diterima DPR, menurut Iskan Qolba, pemerintah mengajukan kenaikan harga penerbangan dari 1.755 dolar Amerika ditahun 2010 menjadi 2.076 dolar Amerika tahun 2011, dengan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar 9000 rupiah.

Pemerintah, menurut dia, selain harus jeli dalam menentukan harga juga perlu pula menjamin kenyamaan pelaksanaan penerbangan kepada jamaahnya.

Dari data yang diterima Iskan, evaluasi pemberangkatan haji tahun lalu masih diwarnai tingginya angka keterlambatan dan berkurangnya kenyamanan pelaksanaan haji.

"Kepulangan lebih gawat lagi, Garuda terlambat 200 kali (12 alasan teknis 188 alasan operasional). OTP nya hanya 35,48 persen, untuk Saudi Airlines 90 kali keterlambatan dengan OTP 47,28 persen. Rata-rata mayoritas jamaah haji tertunda atau terlantar sebelum pulang," papar Iskan.

Menurut Kementerian Perhubungan, penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2010 masih memperlihatkan kendala baik pada saat pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji.

Keterlambatan ini disebabkan kepadatan bandara King Abdul Azis di Jeddah serta masalah teknis dan operasional maskapai penerbangan .

Di sisi lain, Iskan Qalba Lubis menekankan beberapa hal antara lain agar Kementerian Perhubungan jangan hanya menggunakan patokan penghitungan harga hanya dari satu maskapai penerbangan yaitu PT Garuda Airlines Indonesia (GAI).

Pemerintah perlu melihat perhitungan dari maskapai lain, karena dari rapat dengar pendapat yang dilakukan DPR dengan beberapa maskapai memperlihatkan perbedaan harga yang signifikan.

"Seperti tawaran dari maskapai Batavia Airlines yang bisa lebih murah lagi. Pemerintah juga harus memiliki komitmen apabila keterlambatan tetap terjadi. Salah satunya dengan cara pemberian pelayanan yang optimal kepada jamaah," ujarnya.

Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2011