Direktur Eksekutif Puskaptis, Husin Yazid di Jakarta, Kamis, mengatakan, latar belakang itu bukan hanya sekedar harus memiliki kapasitas, kapabilitas, kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kejujuran dari seorang calon gubernur dan wakil gubernur.
"Tetapi juga tokoh tersebut yang dianggap memiliki rasa keacehan yang memperjuangkan keislaman, keberanian dan daya tahan yang kuat," katanya.
Menurut Husin Yazid, potensi tersebut bakal mempengaruhi kebijakan yang diambil dalam menjalankan roda pemerintahan. Masyarakat NAD melihat potensi dan latar belakang yang dimiliki calon dapat mempermudah mendongkrak kesejahteraan masyarakat NAD untuk lima tahun mendatang.
"Hal ini terungkap dalam survei Puskaptis pada 8-19 Juni 2011. Survei menggunakan teknik multistage random sampling dengan mengambil data lapangan sebagai sample 1.800 responden, dengan margin of error ± 2,8 persen dan tingkat keyakinan sebesar 95 persen. Dimana pengambilan sample responden yang tersebar di 23 Kabupaten/kota, 161 Kecamatan dan 1.610 wilayah Kelurahan/Desa," kata Husin.
Dari survei itu terungkap bahwa calon gubernur yang berlatar belakang tokoh masyarakat dan politik yang berpengalaman sebagai organisatoris diminati mayoritas responden yaitu 58 persen. Selanjutnya calon gubernur yang berlatarbelakang akademisi 16 persen responden. Sisanya, 10 persen responden memilih calon gubernur dan wakil gubernur yang berlatar belakang birokrat/elit. Namun masih tersisa yang masih ragu yang tidak tahu/tidak menjawab sebanyak 16 persen.
"Latar belakang tokoh kemasyarakatan dan keorganisasian bagi calon gubernur menjadi pilihan yang diminati mayoritas responden karena mereka dinilai lebih berpengalaman, berani, memiliki daya tahan, serta sosok mampu membawa NAD kearah perubahan yang benar, punya pengetahuan dan memahami tata aturan pemerintahan. Dan yang terpenting, responden menilai cagub yang berlatar belakang kemasyarakatan dan keorganisasian itu dinilai mampu menggali potensi wilayah, terutama sumber ekonomi yang diperuntukkan kesejahteraan bagi masyarakat," tambahnya.
Husin menambahkan kemampuan menciptakan pengembangan pendidikan, dan kemampuan mempertahankan kondisi kondusif yang menunjang pembangunan wilayah menjadi alasan responden yang memilih cagub berlatar belakang akademisi.
"Minimnya responden yang memilih cagub berlatar belakang birokrat atau elit lantaran minimnya kedekatan dengan masyarakat dan kurangnya keberanian dalam membuat terobosan kearah perubahan yang benar mengiringi langkah cagub tersebut. Akibatnya, cagub yang berlatarbelakang birokrat/elit ini dianggap kurang berani dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat NAD," tambah Husin.
Latar belakang calon gubernur dan wakil gubernur tersebut menentukan tingkat kepopuleran dan keterpilihan. Sehingga juga menentukan pilihan responden pada calon gubernur dan wakil gubernur itu.
Seperti terungkap dalam survei ini, 42 persen responden memilih figur H. Muhammad Nazar, S.Ag. Sedangkan, 31 persen lainnya responden memilih figur drh. Irwandi Yusuf M.Sc. Sisanya berturut-turut yaitu 6 persen , 4 persen dan 2 persen responden mengaku memilih dr. Zaini Abdullah (mantan petinggi GAM), Prof. Dr. Darni M Daud, MA (rektor Unsiyah), dan Ir. H. Tarmizi Karim, M.Sc (Kalitbang untuk Kab/Kota Depdagri RI) sebagai calon gubernur.
Di urutan terakhir, Dr. Ahmad Farhan Hamid (menjabat sebagai wakil ketua MPR-RI dari DPD Aceh) dengan perolehan suara sebesar 1 persen yang berasal dari Kabupaten Bireuen. Dalam survei, responden yang masih tersisa belum menentukan/ngambang (swing vooter) sekitar 14 persen, dimana pemilih yang ngambang ini berpotensi untuk diperebutkan oleh semua calon.
Pilkada NAD yang bakal digelar 14 November 2011 itu juga diharapkan mampu menghasilkan pemimpin yang baik dan berkualitas. Dimana dengan proses pemilihan kepala daerah yang baik dipastikan dapat menghasilkan pemimpin yang baik pula.(*)
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
