UMNO merasa berduka cita karena koordinasi lembaga-lembaga terkait yang sepatutnya aktif digerakkan Oleh Badan Pengurusan Bencana Negara (NADMA) seolah-olah tidak berdayaKuala Lumpur (ANTARA) - Partai United Malays National Organization (UMNO) mengusulkan kepada pemerintah untuk melaksanakan pemeriksaan 'post-mortem' korban bencana banjir karena korban bencana tersebut tertinggi sepanjang sejarah negara ini yakni mencapai 48 orang.
"UMNO ingin menyampaikan takziah kepada keluarga korban banjir yang dinyatakan telah meninggal sejak bencana tersebut melanda beberapa negeri (negara bagian) mulai pertengahan Desember 2020 lalu," ujar Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi di Kuala Lumpur, Kamis.
Dengan angka korban yang begitu tinggi dibanding banjir besar yang pernah melanda negara ini 1971 (30 orang) dan 2014 (21 orang), ujar Zahid, Pemerintahan Keluarga Malaysia perlu melaksanakan segera saran Raja Malaysia agar dilakukan pemeriksaan post-mortem bencana banjir.
"UMNO merasa berduka cita karena koordinasi lembaga-lembaga terkait yang sepatutnya aktif digerakkan Oleh Badan Pengurusan Bencana Negara
(NADMA) seolah-olah tidak berdaya dan amat Iemah sekali dalam menghadapi musibah banjir kali ini, sedangkan NADMA mempunyai
panduan penanganan musibah banjir yang komprehensif sejak didirikan pada 2014," katanya.
Baca juga: Kerugian akibat banjir di Malaysia diperkirakan capai RM20 miliar
UMNO menghargai segala bantuan untuk korban banjir sebagaimana yang diumumkan Perdana Menteri Ismail Sabri yang mencapai hingga RM61.000 (Rp 209 juta) untuk satu keluarga.
"Diharapkan informasi mengenai kaidah pelaksanaan dan penyalurannya dapat segera diinformasikan kepada rakyat dan dikurangi birokrasinya agar prosesnya dipercepat," katanya.
UMNO turut menyarankan agar dilakukan sidang khusus parlemen mengenai bencana banjir diadakan untuk memberikan wakil-wakil rakyat mengutarakan pandangan dan keresahan rakyat serta melontarkan program-program untuk membantu pemerintah mencari jalan terbaik menghadapi bencana yang terjadi.
"Kami juga berharap pemerintah dapat mempertimbangkan permintaan rakyat agar dibenarkan mencairkan Kumpulan Uang Simpanan Pekerja (KWSP) secara one-off (sekali) sebanyak RM 10.000 (Rp34 juta) karena rakyat benar-benar berhadapan dengan kesempitan hidup akibat pandemi COVID-19 bukan cuma ditimpa musibah banjir. Ini sesuai dengan ketetapan Majelis Kerja Tertinggi UMNO pada 27 Agustus 2021," katanya.
Baca juga: PM Malaysia kunjungi lokasi terparah banjir di Johor
Pewarta: Agus Setiawan
Editor: Mulyo Sunyoto
Copyright © ANTARA 2022
