Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono direncanakan Jumat (27/5) meluncurkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang dibahas sejak 2010 dalam upaya mengembangkan pemerataan pembangunan di seluruh daerah, kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

"Pembahasan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) melibatkan pemangku kepentingan mulai dari pengusaha kecil hingga besar, juga seluruh pemerintah daerah," kata Hatta kepada pers di Istana Wapres Jakarta, Rabu.

Hal tersebut disampaikan usai mengikuti rapat penanggulangan kemiskinan yang dipimpin Wakil Presiden Boediono yang juga diikuti antara lain Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhamad, serta Menteri Perindustrian MS Hidayat.

Menurutnya, Presiden dalam peluncuran nanti akan melakukan "groundbreaking" melalui telemedia di empat titik karena pembangunan itu merepresentasikan dana BUMN, swasta, investasi asing langsung (FDI), dana pemerintah yang kesemuanya mencapai Rp200 triliun mulai dari Aceh sampai papua.

"Kita ambil empat titik saja yang akan komunikasi dengan Presiden dengan para gubernur," kata Hatta.

Dikatakan Hatta, di Aceh misalnya akan dilakukan pembangunan pembangkit listrik, di Banten dilakukan pembangunan industri baja, di Bali dimulai pembangunan bandara dan jalan tol, di Nusa Tenggara Barat dilakukan pembangunan dua waduk.

Sementara di Kalimantan dikembangkan industri bauksit oleh PT Aneka Tambang, di Halmahera dikembangkan "smelter" nikel, sementara di Papua dilakukan pembangunan jalan tembus yang menghubungkan Timika-Nabire hingga Merauke.

"Semua itu secara simbolis menggambarkan komitmen untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan," kata Hatta.

Dikatakan Hatta, untuk menjaga agar program berjalan hingga 2025 maka MP3EI akan menjadi keputusan Presiden berupa Perpres dan juga akan ada tim yang monitor dan evaluasi.

"Kalau ada sengketa maka ada penyelesaian sengketa sehingga bisa kontrol dengan baik. MP3EI tersebut harus benar-benar di jaga agar bisa direalisasikan," katanya.

Dikatakan total keseluruhan proyek yang masuk dalam MP3EI sekitar Rp3.000 triliun sampai 2014 yang berasal dari BUMN, swasta murni, dana pemerintah, serta FDI.(*)
(T.A025/R01)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011