"Kami minta buku itu segera ditarik karena berdasarkan hasil keputusan adat tidak boleh dipublikasikan," kata Kepala Desa Kanekes yang juga Kepala Pemerintahan Adat Baduy, Jaro Dainah, di Rangkasbitung, Jumat.
Dainah mengatakan, penerbitan buku "Saatnya Baduy Bicara" tidak disetujui oleh tokoh adat maupun hasil rapat adat sehingga berkewajiban untuk ditarik dari peredaran.
Selain itu buku yang diterbitkan PT Bumi Aksara Jakarta dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada September 2010 diduga terjadi pemalsuan tanda tangan, cap stempel dan sambutan pengantar kepala desa.
"Kami merasa tidak memberikan rekomendasi penerbitan buku itu, sebab berdasarkan kesepakatan lembaga adat dan tokoh adat menolaknya, ujarnya.
Menurut dia, buku "Saatnya Baduy Bicara" yang ditulis Asep Kurnia dan Ahmad Sihabudin sebelumnya sudah beredar pada acara Seba tahun 2008 lalu.
Bahkan, Ayah Mursid dan penulisnya Asep Kurnia menyerahkan buku itu kepada Bupati Lebak dan Gubernur Banten.
Namun demikian, buku setebal 200 halaman tersebut kini beredar di pasaran tanpa ada persetujuan dengan lembaga adat dan tokoh adat Baduy.
"Kami merasa keberataran penulisan buku itu dan bertentangan (kontradiktif) dengan adat sesuai pesan leluhur," katanya.
Dia menyebutkan, buku "Saatnya Baduy Bicara" pertama kali ditemukan Maret 2011 menurut isi ceritanya tidak semuanya benar. Dalam penulisan itu terdapat pada salah satu bagian yang menceritakan tentang sejarah hubungan Banten Lama dengan Baduy, serta tentang hukum adat tangtu yang tidak boleh dipublikasikan. "Saya menilai penulis buku itu seolah-olah tahu dan telah bertindak melawan hukum dengan memalsukan dokumen surat rekomendasi yang dikarang sendiri, tanda tangan, dan stempel Desa Kanekes," kata Jaro Dainah.
Sementara itu, Asep Kurnia mengaku dirinya belum mengetahui buku karanganya itu dilaporkan ke polisi.
"Kalau itu benar kami akan berkomunikasi dengan Jaro Dainah serta beberapa tokoh adat Baduy lainya," katanya.(*)
(U.KR-MSR/Z002)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
