Wakil Ketua Komisi VI: Jangan sampai kita jadi negara konsumtif

Jakarta (ANTARA) -

Wakil Ketua Komisi VI Gde Sumarjaya Linggih mengingatkan agar Indonesia jangan sampai menjadi negara yang konsumtif.

Wakil Ketua Komisi VI Gde Sumarjaya Linggih atau yang akrab disapa Demer dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menyampaikannya ketika rapat bersama dengan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam pembahasan mengenai Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional di Gedung DPR, Senayan.

Demer menyinggung agar Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam hal perjanjian perdagangan.

Hal itu untuk memastikan bahwa perjanjian perdagangan yang dibuat dengan mitra lain di kawasan dapat menumbuhkembangkan dunia industri dalam negeri.

Baca juga: Mendag bahas rencana pengesahan persetujuan dagang dengan DPR
Baca juga: RCEP dinilai buka peluang investasi dan pengembangan ekonomi digital
Baca juga: Selandia Baru ratifikasi pakta perdagangan regional RCEP

"Kita harus mengawasi betul perjanjian perdagangan yang telah disepakati, jangan sampai ujung-ujungnya hanya membuat kita sebagai negara konsumtif," kata Demer.

Untuk itu dia meminta nanti ada hal-hal di perjanjian-perjanjian perdagangan tersebut agar dapat dikoordinasikan pula dengan Menteri Perindustrian.

Demer juga mengingatkan bahwa persaingan perdagangan itu tujuannya harus memuat sektor industri tanah air bisa lebih maju.

"Ujung-ujungnya adalah bagaimana kita menumbuhkembangkan industri itu sendiri baik di dalam negeri maupun dalam skala global," ucapnya.

Mendag Lutfi menegaskan bahwa perjanjian RCEP adalah inisiasi dari Indonesia sendiri dan bukan merupakan dominasi dari China.

Perjanjian RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement) adalah inisiasi Indonesia di dalam menyeimbangkan global trading power (kekuatan perdagangan global).

"Jadi ini bukan China dominasinya. Jadi kalau ada yang bilang RCEP ini dominasi China salah besar. Karena ini menggunakan sentralitas ASEAN untuk menyeimbangkan dominasi Amerika yang pada saat itu menginisiasi namanya TPP (Trans Pacific Partnership)," ujarnya.