Dana yang diblokir itu mencapai Rp250 miliar. Cuman saya tidak tahu dan paham masalahnya dimana, karena masalah ini terjadi sebelum saya menjabat sebagai bupatiLombok Utara, NTB (ANTARA) - Sebanyak 14 ribu unit rumah tahan gempa (RTG) di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, hingga saat ini belum bisa terbangun akibat dana rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp250 miliar diblokir pemerintah.
"Gempa bumi ini sudah berlangsung 3 tahun, tetapi sebanyak 14 ribu rumah tahan gempa belum bisa terselesaikan," ujar Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu usai menghadiri penyerahan dan peresmian Masjid Jami' Nurul Hikmah di Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Senin.
Ia menjelaskan, permasalahan belum terselesaikannya 14 ribu unit rumah tahan gempa (RTG) ini, karena anggaran sebesar Rp250 miliar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan RTG tersebut diblokir Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Baca juga: 1.000 prajurit Zeni bantu selesaikan rumah tahan gempa di Lombok
"Dana yang diblokir itu mencapai Rp250 miliar. Cuman saya tidak tahu dan paham masalahnya dimana, karena masalah ini terjadi sebelum saya menjabat sebagai bupati," terangnya.
Djohan mengaku, sudah menyampaikan permasalahan tersebut kepada BNPB, namun belum juga mendapat tanggapan. Padahal, BNPB memberi tenggat waktu 14 ribu RTG itu, sudah harus tuntas sebelum Desember 2021.
"Saya sudah menugaskan wakil bupati lima kali untuk bertemu BNPB di Jakarta, belum juga selesai. Terus saya menghadap Kepala BNPB ketika berkunjung ke NTB waktu itu saat berada di bandara. Saya sampaikan persoalan itu dan mudahan ke depan bisa diatensi. Mengingat sesuai ketentuan BNPB Desember harus selesai tapi saya katakan tidak mungkin 14 ribu selesai Desember. Makanya kita minta perpanjangan 2022 selesai," terangnya.
Baca juga: BPBD: Pembangunan RTG di Lombok Barat 97 persen
Menurut Djohan, Pemkab Lombok Utara berharap anggaran Rp250 miliar tersebut bisa segera dicairkan, sehingga kelanjutan pembangunan 14 ribu unit RTG bisa dapat diselesaikan.
Selain membangun RTG, anggaran tersebut diharapkan juga bisa membantu pembangunan infrastruktur lain seperti jalan, kantor, sekolah, dan rumah ibadah.
"Untuk kantor saja itu ada 14 kantor yang belum bisa terbangun, belum lagi rumah ibadah dan sekolah. Dan ini menjadi pekerjaan rumah (PR) untuk kita ke depannya," ujarnya.
Disinggung apakah anggaran Rp250 miliar untuk 14 ribut unit RTG bisa ditangani oleh Pemkab Lombok Utara melalui APBD, Djohan menegaskan tidak bisa sementara dana untuk bantuan COVID-19.
Baca juga: Ratusan miliar dana stimulan RTG mengendap di rekening korban gempa
"Tidak bisa pakai APBD, karena APBD kita aja turun Rp400 miliar dari Rp1,3 triliun. Turunnya karena COVID-19 dan PAD kita juga turun 50 persen dari Rp250 miliar sekarang tinggal Rp110 miliar, jadi nggak mungkin cukup," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya sangat berharap pemerintah pusat bisa membantu persoalan, sehingga 14 ribu RTG dapat dituntaskan pengerjaannya.
Sementara itu, Staf Ahli KSP Ali Mochtar Ngabalin yang hadir dalam penyerahan dan peresmian Masjid Jami' Nurul Hikmah di Kecamatan Pemenang, berjanji akan segera melaporkan persoalan tersebut, sehingga segera ada jalan keluarnya.
"Saya baru dengar masalah ini. Tinggal kami butuh data dimana program yang masih tersumbat. Karena kalau sudah sampai di KSP, insyaAllah kami akan telusuri," katanya.
Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
Copyright © ANTARA 2021
