Hal tersebut menjadi salah satu catatan pada rapat kerja antara Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono beserta jajarannya, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.
Pertemuan tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hananuddin didampingi Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hayono Isman dan dihadiri sejumlah anggota.
Pada butir kedua catatan pada rapat kerja tersebut yakni, Komisi I mendesak Pemerintah untuk melakukan beberapa hal.
Pertama, Pemerintah dan DPR dalam waktu dekat akan melakukan pembahasan secara terpadu melalui Panja Aset Tanah TNI, untuk menemukan solusi konkrit atas permasalahan status tanah negara yang dikelola TNI dan digunakan sebagai wilayah latihan TNI.
Kedua, Menekankan kepada proses hukum sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku terhadap penyelesaian sengketa tanah tersebut.
Pada catatan tersebut, Komisi I DPR RI juga meminta agar TNI meningkatkan kehumasannya untuk menyampaikan pemberitaan berdasarkan fakta dengan memanfaatkan sarana komunikasi yang ada.
Catatan lainnya, adalah Komisi I DPR RI segera melakukan pembahasan internal untuk mempertimbangkan dibentuknya tim kecil guna memplejari masalah yang terjadi secara mendalam sebagai bahan evaluasi ke depan.
Komisi I DPR RI mengundang Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono beserta jajarannya untuk memberi penjelasan terkait bentrok yang terjadi antara prajurit TNI dan warga setempat di Pantai Urutsewu, Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, Sabtu (16/4), terkait klaim kepemilikan tanah yang menyebabkan beberapa orang petani mengalami luka.
(R024/S019/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
