"Kita akan mendorong adanya penambahan anggaran untuk sertifikasi tanah yang dikelola TNI. Penambahan anggaran sebenarnya sudah mulai tahun lalu, tetapi jumlahnya masih relatif kecil," kata Hayono saat dihubungi wartawan dari Jakarta, Selasa.
Ia memperkirakan saat ini masih ada sekitar 3,5 juta hektare tanah negara yang dikelola TNI dan belum memiliki sertifikat.
Oleh karena itu, lanjut dia, DPR mendukung adanya penambahan anggaran untuk proses sertifikasi tanah yang dikelola TNI tersebut.
Hayono menambahkan, daerah-daerah yang kehidupan ekonominya mulai meningkat, pada umumnya berpotensi akan menimbulkan konflik pertanahan karena di saat tingkat ekonomi masyarakat meningkat nilai harga tanah di daerah tersebut juga mengalami kenaikan.
"Ini lah yang menyebabkan adanya sengketa tanah," tuturnya.
Pada Sabtu (16/4), terjadi bentrokan antara anggota TNI dari KodamIV/Diponegoro Jawa Tengah dengan warga Desa Sentrojenar, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah (Jateng), terkait sengketa tanah yang digunakan TNI untuk latihan militer.
Warga Desa Setrojenar, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, menyatakan akan tetap menuntut hak tanah mereka di Urut Sewu, pascabentrok dengan personel TNI Angkatan Darat pada Sabtu (16/4).
Beberapa warga Setrojenar di Kebumen merasa memiliki tanah yang sekarang digunakan untuk latihan militer tersebut karena selama ini membayar pajak berdasarkan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT).
Mantan Kepala Desa Setrojenar, Nur Hidayat, mengatakan selain memiliki SPPT, tanah warga tersebut tercatat dalam buku C Desa Setrojenar.
"Secara kepemilikan tanah kami tercatat dalam buku C desa dan secara penguasaan memiliki SPPT. Bagaimanapun warga tetap akan menuntut hak tersebut," katanya.
Menurut dia, warga Setrojenar yang mempunyai SPPT di kawasan latihan militer tersebut sekitar 400 orang.
Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan Umum TNI AD, Kolonel Dedy Agus Purwoko mengatakan, prajurit TNI AD yang bentrok dengan sejumlah warga hanya membela diri.
Ia mengatakan, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah persuasif dan prosedural untuk menghalau warga yang berunjuk rasa dan mencoba masuk ke dalam markas Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Darat (Dilitbangad).
(S037)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2011
