"Andaikata misalnya biaya pembangunan DPR dan seluruh isinya digunakan setengahnya dialokasikan untuk membuat atau membangun LP, saya yakin, ratusan LP akan bisa dibangun dan layak huni, lebih manusiawi," kata Martin di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat.
Dari hasil kunjungan kerjanya ke LP di Kaban Jahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara dan LP Grobokan, Denpasar Bali, dirinya prihatin dengan kondisi di kedua LP tersebut.
"Saya prihatin karena banyak LP yang memprihatinkan dan tak layak untuk dihuni oleh para napi," kata Martin.
Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, penghuni di kedua LP tersebut sangat banyak.
"Mereka berdesakan-desakan dan tidur pun sulit. Misalnya di LP Kaban Jahe, satu kamar dihuni oleh 90 orang, padahal, untuk satu kamar itu dihuni oleh maksimal 20 orang," kata Martin.
Dengan kondisi seperti itu, ia meminta pemerintah untuk memikirkan bagaimana caranya membangun LP yang layak huni.
"Saya kira pemerintah harus lebih manusiawi memperlakukan napi yang ada di LP dan Rutan karena banyak diantaranya hanyalah dihukum karena kasus pemakaian narkoba dan itu adalah anak-anak muda yang masih bisa diperbaiki dan dibina. Tidak perlu pengguna narkoba harus masuk di ruang tahanan dengan penjahat besar," kata Martin.
Sekitar 450 LP yang ada di Indonesia saat ini mengalami overload. Sedangkan penghuni LP dan Rutan mencapai 140.739 ribu orang. Jumlah penghuni LP dan Rutan itu terdiri dari 83.591 napi, 57.148 adalah tahanan, dan sekitar 30 persen dari jumlah penghuni LP dan Rutan adalah napi terkait perkara narkotika.
(Zul/S026)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
