Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPP Partai Demokrat Komunikasi dan Informasi Ruhut "Poltak" Sitompul meminta kepada kader-kader partai yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono untuk mempelajari isi draf kontrak koalisi baru sebelum mengeluarkan ancaman.

"Belum dibaca, belum memberikan masukan, sudah ada kader-kader partai koalisi yang mengancam akan keluar dari koalisi atau Sekretariat Gabungan (Setgab)," kata Ruhut di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat.

Ia menambahkan, bila ada kader partai koalisi yang ancam mengancam sebaiknya dihentikan.

"Gak usah mengancamlah, kalau tak senang, mundur saja. Pelajari dulu kontrak koalisi baru itu," kata Ruhut.

Ruhut menyebutkan, pembahasan kontrak koalisi baru itu sudah melibatkan semua partai koalisi, kecuali Partai Keadilan Sejahtera.

"Kita sudah kembalikan ke mereka untuk dibahas bersama-sama tapi mereka menggunting dalam lipatan, menusuk dari muka belakang," kata dia.

Anggota Komisi III DPR RI itu meminta anggota koalisi untuk tidak bermain dua kaki, dimana satu kaki ada di pemerintahan sementara kaki yang lain digunakan untuk pencitraan.

"Saya ingatkan, koalisi itu adalah sehidup semati. Kami (Partai Demokrat) tidak mau masuk ke lubang yang sama untuk kedua kalinya," kata Ruhut.

Sebelumnya, fungsionaris Partai Golkar Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan, Partai Golkar tidak bisa dipaksa untuk menyetujui segala kebijakan pemerintah. "Kalau dipaksa mengamini pemerintah, Golkar akan keluar dari setgab," kata Agun.

Anggota Komisi II DPR RI itu menambahkan, sebenarnya Golkar tak ada urusan dengan Setgab sehingga Golkar tak bisa dipaksa.
(zul)

Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2011