"Kalau begitu drafnya akan kita tolak. Kalau ada draf seperti itu kita akan melakukan kajian yang mendalam," kata Ketua Fraksi PPP DPR Hasrul Azwar di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.
Sebab, kata Hasrul, Setgab itu dibentuk adalah untuk menyukseskan jalannya pemerintahan.
"Tapi kalau ada kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat, PPP tidak boleh tinggal diam dong. Masak cuma ketok palu saja, jangan dong," tegasnya.
Namun, lanjut dia, pihaknya sampai saat ini belum mengetahui kepastian tentang akan adanya perombakan kontrak koalisi.
"Memang ada suara-suara untuk ditata kembali koalisi ini dan juga aturan mainnya. Itu yang belum muncul," kata Hasrul.
Meski demikian, dirinya merasa yakin bahwa pihaknya juga akan diajak untuk membahas perombakan kontrak koalisi itu.
"Pasti akan dibicarakan. Pastinya akan ada konfirmasi dengan ketua umum-lah, karena ketum-ketum yang akan tandatangan," demikian Hasrul Azwar.(*)
(Zul/R009)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
