"Melibatkan NU dalam politik praktis di samping tidak sesuai dengan jati diri jam`iyyah juga berpotensi mengundang keresahan, bahkan perpecahan di kalangan warga nahdliyyin," katanya dalam rapat pleno PBNU di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta, Minggu.
NU, lanjutnya, harus lebih serius meningkatkan kerja sosial kemasyarakatan baik di bidang ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan.
Dengan menekuni secara lebih serius program-program kerja sosial, menurut dia, diharapkan ketertarikan sebagian pengurus NU untuk menyeret organisasi ke ranah politik praktis yang berorientasi kekuasaan dapat dieliminasi.
"Bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan semacamnya merupakan lahan perjuangan yang luas bagi NU dalam rangka mengangkat harkat dan martabat kehidupan warga," tandasnya.
Dalam kesempatan itu Kiai Sahal juga mengingatkan untuk menguatkan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah (Asmaja) di kalangan warga NU dan menyosialisasikannya dalam kehidupan masyarakat dan bangsa.
Menurut dia, hal itu mendesak untuk dilakukan mengingat semakin kuatnya kecenderungan radikalisme dan fundamentalisme pada sebagian umat yang menghalalkan tindak kekerasan atas nama agama.
"Nilai-nilai Aswaja tidak sejalan dengan sikap itu," kata Kiai Sahal yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu.
Rapat pleno PBNU yang digelar hingga Senin (28/3), selain membahas persoalan internal organisasi, juga akan membahas persoalan kemasyarakatan, kebangsaan, dan persoalan global yang dinilai mendesak untuk dicermati secara bersama-sama oleh para kiai.
(T.S024/N002)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011
