"Dari hasil survei itu dijumpai fakta bahwa sebagian besar pengkonsumsi BBM bersubsidi itu justru lapisan masyarakat menengah ke bawah dan semua data hasil penelitian itu akan kita sampaikan langsung kepada pemerintah, termasuk presiden," kata Ketua Poksi Komisi VII FPDIP DPR, Effendi Simbolon saat jumpa pers di Gedung DPR Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan bahwa survei dilakukan berdasarkan tiga asumsi, yakni upaya membatasi BBM bersubsidi telah melanggar konstitusi dan kepentingan nasional, kebijakan itu sangat prematur dan akan berdampak negatif pada perekonomian Indonesia mengingat sebagian besar BBM bersubsidi itu dinikmati oleh masyarakat kelompok menengah ke bawah.
Selain itu, menurut FPDIP, masih ada banyak alternatif kebijakan yang lebih adil ketimbang membatasi BBM bersubsidi itu.
Berbagai alternatif yang diabaikan pemerintah tersebut diantaranya adalah belum adanya perbaikan formula pembebanan subsidi BBM dan bagi hasil minyak, reformasi tata niaga migas, menaikkan pajak kendaraan bermotor dan menerapkan modal PSC untuk meningkatkan bagian minyak pemerintah.
Simbolon mengatakan makna pembatasan BBM bersubsidi itu adalah premium akan segera ditarik dari pasaran dan selanjutnya masyarakat dipaksa mengkonsumsi pertamax atau BBM non subsidi.
Dia menegaskan FPDIP adalah satu-satunya fraksi di DPR yang secara tegas menolaknya.
Menurut Sekretaris FPDIP Bambang Wuryanto, apa yang selama ini didengung-dengungkan pemerintah bahwa penikmat BBM bersubsidi adalah orang kaya telah terbantahkan dengan penelitian yang dilakukan litbang PDIP dengan menggunakan parameter-parameter yang sama dengan yang dilakukan pemerintah.
"Jadi keliru sekali jika pemerintah menyatakan sebagian besar BBM bersubsidi dinikmati orang-orang kaya. Tidak hanya keliru, tetapi juga provokatif," ujarnya.(*)
D011
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2011
