Kuasa Hukum PSM, Syahrir Cakkari, di Makassar, Jumat, mengatakan, intervensi yang dilakukan pemerintah melalui Menpora, Andi Alifian Mallarangeng, dengan mendesak PSSI bersikap adil, khususnya terkait penentuan calon ketua umum PSSI merupakan hal yang tepat.
"Saya melihat intervensi pemerintah sangat perlu mengingat PSSI bukan milik segelintir orang, melainkan seluruh masyarakat. Artinya pemerintah jangan pernah takut dengan sanksi berat dari FIFA," jelasnya.
Dia menegaskan, pemerintah juga seharusnya bisa mengambil alih PSSI jika Nurdin Halid dan kawan-kawan tetap tidak mau tunduk terhadap aturan undang-undang olahraga di Indonesia.
Mengenai kemungkinan pembekuan PSSI dengan adanya campur tangan dari pemerintah, PSM juga melihat itu bukan hal yang menakutkan.
Buktinya PSM justru mengusulkan agar PSSI keluar dari anggota FIFA.
"Jika PSSI keluar dari keanggotaan FIFA, kita juga masih bisa menggelar kompetisi di Indonesia," katanya.
Menyangkut sikap tegas PSM tak lepas dari kekecewaan atas kinerja PSSI yang tidak kunjung memberikan hasil membanggakan bagi persepakbolaan Indonesia.
Kekecewaan itu juga terkait keputusan Komite Pemilihan PSSI yang menolak pencalonan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI George Toisutta serta Arifin Panigoro, dengan alasan yang tidak bisa diterima.
Sebaliknya, PSM justru menilai jika yang seharusnya tidak lolos verifikasi tak lain Nurdin Halid karena statusnya yang mantan terpidana.
"Keterlibatan George Toisutta dalam sepak bola yang menjadi alasan tim verifikasi juga tidak tepat karena ia mempunyai pengalaman membesarkan klub PSAD. Saya kira itu hanya merupakan akal-akalan saja," ujarnya. (MH/F003/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
