"Yang paling banyak membuat pelanggaran akan dikeluarkan (dari koalisi)," kata Sekretaris Fraksi Demokrat DPR RI itu di Gedung DPR/MPR di Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan, dari susunan kepatuhan itu, maka partai yang paling banyak melakukan pelanggaran akan menerima sanksinya.
Ketua DPP Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menyatakan keyakinannya bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengambil sikap terkait kurang solidnya parpol koalisi pendukung Pemerintahan saat pengambilan keputusan terhadap usul hak angket perpajakan.
"Saya yakin Presiden akan ambil langkah yang diperlukan," katanya menanggapi sikap parpol koalisi yang tidak solid dalam pengambilan keputusan terhadap usul penggunaan hak angket.
Partai Golkar dan PKS merupakan partai koalisi yang bersikap sama dengan oposisi PDIP mendukung hak angket mafia perpajakan. Namun di pihak oposisi juga terjadi perubahan sikap politik ketika Gerindra menolak usul hak angket itu.
Namun Nuryahati tidak bisa merinci sikap yang mungkin akan diambil Presiden menyikapi tidak solidnya sikap politik partai-partai koalisi. Yang bisa dipastikan adalah Presiden sebagai ketua koalisi pada saatnya tentu akan mengambil langkah menyikapi hal itu.
Dari perkembangan politik saat pengambilan keputusan terkait hak angket perpajakan, menurut dia, diperoleh pembelajaran politik yang sangat berharga.
"Ini pembelajaran politik yang luar biasa. Salah satunya adalah bahwa dalam politik itu tak ada lawan dan kawan abadi, yang ada adalah kepentingan," katanya.
(S023/S019/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
