Jakarta (ANTARA News) - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya (Golkar), Roem Kono, mengatakan bahwa partainya berkoalisi dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bukan dengan Partai Demokrat, namun jika Demokrat ingin mengeluarkan Golkar dari Sekretariat Gabungan, maka merupakan hak mereka.

"Golkar berkoalisi dengan pemerintah dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Apa yang dilakukan Golkar hanya untuk membantu pemerintah," kata Roem Kono di Jakarta, Rabu.

Partai Demokrat sempat menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap parpol anggota koalisi yang berseberangan atas usulan Hak Angket Pajak.

Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya memutuskan menolak usulan Hak Angket pajak setelah hasil pemungutan suara dalam rapat paripurna mencatat 266 suara menolak dan 264 menerima.

Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara terbuka. Dalam pemungutan suara dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD) hadir 145 orang dan seluruhnya menyatakan menolak.

Dalam voting tersebut Fraksi Partai Golkar (F-PG) yang hadir 106 orang, solid untuk menerima. Selain itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) hadir 56, dan seluruhnya menyatakan menerima.

"Kita masing-masing punya sikap. Kalau dilakukan, itu kebijakan dari Partai Demokrat dan tak bisa tahan-tahan sebab apa yang dilakukan Golkar adalah untuk bangsa," kata Roem Kono.

Bagi Golkar, menurut Roem, akan selalu bekerja untuk kepentingan rakyat, tidak bisa menari-nari di atas kesengsaraan rakyat.

Roem meyakini, apa yang dilakukan oleh Partai Golkar tidak akan berpengaruh kepada Sekretariat Gabungan (Setgab).

"Masih positiflah, kita tidak akan keluar dari Setgab karena kita berkomitmen dengan SBY dan pemerintah, bukan kepada partai Demokrat," kata Roem.
(T. J004/S019)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011