"Seperti yang saya sinyalir jauh sebelumnya, politik sander ini hanya bisa diselesaikan dengan cara itu," tandasnya kepada ANTARA di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan itu, sehubungan dengan penangkapan para politisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI) Miranda Gultom.
"Ketika penegakan hukum terlambat dilakukan, maka akibatnya gampang dipersepsi sebagai balas dendam politik," katanya.
Ia lalu menunjuk sejumlah kasus besar yang banyak menyita energi serta perhatian publik.
"Tidak ada kata lain, semua kasus hukum yang besar, baik itu skandal Bank Century, mafia pajak, suap DGS BI dan lain sebagainya, harus dituntaskan secara transparan," tegasnya.
Jangan `Tebang Pilih`
Mahfudz Siddiq juga mengingatkan, agar KPK dan semua lembaga penegakan hukum, jangan sangat terkesan melakukan aksi `tebang pilih` dalam pemberantasan korupsi serta penanganan masalah-masalah hukum lainnya.
Artinya, menurut Ketua Komisi I DPR RI ini, tidak boleh ada pilih kasih dalam pemberantasan korupsi terkait skandal Bank Century, mafia pajak, dan suap DGS BI itu.
"Begitu pula kasus-kasus hukum yang melibatkan kepala-kepala daerah, tidak boleh tebang pilih. Itu sangat sensitif terhadap publik yang telah bersusah-payah memilih pemimpinnya," katanya.
Jika dalam tahun 2011 ini (semua kasus tadi) bisa tuntas, ia berharap kita bisa melangkah ke depan dengan tenang.
"Sekaligus terbebas dari politik sandera," tandas Mahfudz Siddq lagi. (M036/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
