Magelang (ANTARA News) - Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Yoseph Umar Hadi mengatakan Presiden perlu membentuk satuan tugas penanggulangan bencana banjir lahar dingin Merapi yang terjadi di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Kami mohon pemerintah memperhatikan masalah bencana lahar dingin Merapi ini, karena telah merusak infrastruktur penunjang kehidupan masyarakat," kata Yoseph, saat melakukan kunjungan kerja untuk penanganan bencana banjir lahar dingin Merapi di Magelang, Jawa Tengah, Rabu.

Selain Yoseph selaku koordinator tim, hadir dalam kunjungan kerja tersebut, antara lain Agus Bastian (Fraksi Demokrat), Eko Sarjono Putro (Fraksi Golkar), Sudjadi (Fraksi PDIP), Hana Khayati (Fraksi PAN), dan Arifnoto (Fraksi PKS).

Yoseph mengatakan kondisi bencana banjir lahar dingin yang mengancam saat ini ibarat pasir sudah berada di leher. Selain telah merusak infrastruktur juga hampir memutus jalan nasional, sehingga aktivitas antarprovinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta di jalur tersebut terancam lumpuh.

Menurut dia, masalah tersebut harus diangkat ke tingkat nasional.

"Saya mohon Bapak Presiden dapat memberikan perhatian yang serius dengan menginstruksikan kepada semua Menko untuk melakukan perencanaan dan masterplan yang tegas," kata politisi dari PDIP ini.

Ia mengatakan, pemerintah harus mempunyai langkah yang jelas akan dibawa ke mana lingkungan Merapi dan sekitarnya.

"Apakah dipulihkan seperti dahulu sebelum terjadinya bencana atau bagaimana," katanya.

Oleh karena itu, katanya, harus dibuat perencanaan yang tegas. Tata ruang yang jelas di sekitar Merapi, karena banjir lahar dingin ini tidak bisa diatur. Lahar Dingin mengalir sesuai kemauannya secara alami sehingga menghancurkan dan menghanyutkan semua potensi infrastruktur yang ada.

Ia mengatakan, berdasarkan informasi yang dia terima untuk menangani secara darurat sejumlah sabo dam dan memperbaiki jembatan yang sangat fital dibutuhkan sekitar Rp150 miliar. Belum yang sifatnya rehabilitasi dan rekonstruksi mencapai sekitar Rp700 miliar.

Yoseph mengatakan, pemerintah pusat bersama pemda harus segera menginventarisasi kerusakan infrastruktur. Keuangan pemerintah daerah tidak akan mampu menangani sendiri jembatan, bendungan, sawah, dan jaringan irigasi yang rusak.(*)
(U.H018/Z003)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011